Ummat Islam di Indonesia memang sedang di uji eksistensinya oleh pemerintah yang seharusnya melindungi dan mengayomi serta memberi kebebasan kepada semua agama tuk menjalankan ibadahnya.
Situs-situs Islam yang di blokir oleh pemerintah melalui BNPT dan Menkominfo dengan alasan yang tak jelas serta sarat muatan politis daripada yuridis. Dan hal tersebut adalah salah satu upaya pembungkaman suara dan aspirasi ummat Islam. Meski akhirnya situs Islam yang di blokir dapat dibuka kembali, tap tidak kepada semua situs yang diblokir di berlakukan.
Menurut laporan ROL (9/4) cuma 12 situs yang bisa di buka kembali, yakni hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, gemaislam.com, panjimas.com, muslimdaily.net, voa-islam.com, dakwatuna.com, annajah.com, eramuslim.com dan arrahmah.com, sedang situs yang lain, masih dalam proses.
Perlu diingat, meski blokir sudah di buka, namun proses pengawasan dari pemerintah masih terus di lakukan. Artinya, situs tersebut masih dicurigai oleh pemerintah sebagai situs yang mengabarkan informasi radikal.
Dan yang membuat aneh adalah, meski banyak desakan kepada BNPT dan Menkominfo tuk meminta maaf, namun hal tersebut tidak dilakukan sampai informasi ini di turunkan.
Berselang beberapa hari saja, ummat Islam di kagetkan dengan sebuah judul berita di laman Kompas (14/4) "Antisipasi ISIS, Polisi Pantau Semua Kegiatan Dakwah" yang tersebar di laman media sosial dan berikut isi beritanya.
Polda Bali menggelar dialog untuk memahami bersama kelompok radikal dan terorisme harus dapat dicegah di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tema yang diangkat adalah Sinergitas Polda Bali dan Peran Serta Masyarakat dalam Mencegah Paham Radikal dan Terorisme.
"Untuk antisipasinya agar pemahaman ini tidak berkembang di Bali yaitu dibutuhkan kewaspadaan bersama. Kewaspadaan bersama baik dari aparat, masyarakat dan serta instansi terkait. Kita harus juga harus mengikuti perkembangan terkait kelompok radikal seperti yang saat ini banyak diperbincangkan seperti kelompok ISIS, " Kata Kabid Humas Polda Bali Konbes Pol Hery Wiranto saat berdialog, Denpasar, Bali, Selasa (14/4/2015).
Dalam dialog ini Hery juga melakuakan pengawasan terhadap acara-acara dakwah yang dilakukan di Bali baik yang dilakukan ulama di Bali, dari daerah lain maupun pendakwah dari luar negri.
Pantauan terus dilakukan dengan mengetahui siapa pendakwahnya, dari kelompok mana dan isi dakwah tersebut. Ini juga untuk antisipasi jangan sampai dananya menyebarkan pemahaman radikal yang akan memecah belah masyarakat di Bali yang nota bene mayoritas agama Hindu dan dihuni multi agama dan kepercayaan.
"Kami juga sudah melakukan pemantauan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan dakwah. Kami pantau terus sampai soal materi yang ingin disampaikan agar dapat diantisipasi dan memberikan suasana kondusif, " tambahnya, demikian Kompas mengabarkan.
Lantas, para netizen pun merasa aneh dengan berita diatas dan dari sebagiannya berikan komentar.
Akun @FadliPhase menulis, "REVOLUSI MENTAL. Dr bebas berpendapat, menjadi berpendapat HARUS sesuai koridor Negara. #KOMUNISME," tegasnya dengan kesal.
Lalu, akun @iwan_ideas dengan menulis sembari menyentil kinerja intelijen, "Ngintelin masjid itu jadi kenyataan...," komentarnya sembari mereplay pesan gambar terkait.
Sedang, @MustofaNahra menulis komentarnya, "MAKIN nyata Misi Pemerintahan Jokowi ini Bro !," sekaligus melampirkan gambar seperti dibawah ini.
Dengan dalih ISIS pemerintah sepertinya ingin membungkam dan mematikan gerakan Islam di Indonesia. (Baca, Beredar Formulir KTP tanpa Kolom Agama)
Padahal jika mau objektif, ancaman teroris bukan saja dari ISIS saja. Di Aceh ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan di Papua juga ada gerakan separatis. Selain itu, gerakan Komunis yang sudah jelas dilarang oleh negara, malah bisa bebas melakukan aktivitas dan situs-situsnya tidak di blokir. Inikah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? [sal]