Skip to main content

Dulu 'Juru Masak', Kini Media Australia Gambarkan Jokowi Seperti 'Pembunuh'



Isu eksekusi mati menjadi sasaran empuk bagi berbagai media termasuk dari Australia untuk menaikkan pamor dan melariskan oplah. Media Australia yang terkenal nyeleneh, The Courier Mail, pagi ini menerbitkan sampul depan yang menyindir seolah Presiden Joko Widodo merupakan seorang pembunuh.

Dikutip dari The Courier Mail edisi Rabu, 29 April 2015,  di sampul depan, mereka memasang foto mantan Gubernur DKI Jakarta yang tengah melambaikan tangan. Lalu, di bagian telapak tangannya, terdapat darah.

Kemudian di bagian bawah ditulis dengan judul "Bloody Hands" atau tangan berdarah. Seolah ingin menunjukkan bahwa Jokowi bertanggung jawab atas eksekusi mati dua gembong narkoba Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dini hari tadi.

Di bagian sampul depan, juga ditampilkan tulisan mengenai detik-detik terakhir kedua warga Sydney itu sebelum dieksekusi. Courier Mail memang dikenal kerap membuat berita yang nyeleneh.

Sebelumnya, mereka juga pernah membuat geram publik di Tanah Air, ketika Jokowi dibuat dalam sebuah karikatur sebagai juru masak. Saat itu, edisi sampul berjudul "Welcome to Paradise" diedarkan bertepatan dengan kedatangan para pemimpin KTT G20 pada November tahun lalu ke Brisbane.

Courier Mail juga pernah membuat telinga publik Australia sendiri panas ketika mengupas habis kasus mutilasi trans gender, Mayang Prasetyo yang terjadi tahun lalu. Media yang berbasis di Brisbane itu dikritik karena menggunakan istilah "she-male" yang dianggap merendahkan dan menghancurkan jiwa kaum trans gender.

Akibat pelaksanaan eksekusi mati ini, Negeri Kanguru geram dan memanggil pulang Duta Besar Paul Grigson untuk berkonsultasi ke Canberra. Grigson diprediksi akan tiba di Australia pada akhir pekan nanti.

Selain itu, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott juga akan menghentikan sementara waktu komunikasi di tingkat Menteri. Abbott mengatakan eksekusi terhadap Chan dan Sukumaran tidak perlu dilakukan, karena kedua individu itu telah bertobat saat eksekusinya ditunda selama 10 tahun. [sal/vivanews]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi