Skip to main content

Demi Mantan Ajudan Megawati, Beginilah Cara Jokowi Menipu Buya Syafii



Kedekatan Syafii Maarif (Buya Syafii) dengan Joko Widodo (Jokowi) tak bisa diragukan lagi. Bahkan mantan ketua Muhammadiyah itu secara blak-blakan mendukung Jokowi menjadi Presiden pada kampanye Pilpres 2014 silam. Beda dengan Amien Rais yang lebih memilih mendukung Prabowo Subianto dengan segala alasannya, mungkin karena pasangan Prabowo adalah Hatta Rajasa.

Kembali kepada hubungan Jokowi dan Buya Syafii yang sepertinya di uji ketika Jokowi sudah menjadi presiden. Ujian itu bermula dari orang yang bernama Budi Gunawan. Ya, publik mengetahui bahwa Komjen Pol Budi Gunawan di ajukan Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Kapolri ketika itu. Dan Buya termasuk orang yang tidak sepakat dengan pencalonan mantan ajudan Megawati tersebut.

Pada masa yang sama di waktu itu, terjadi penolakan pelantikan BG oleh pendukung dan relawan Jokowi sendiri dalam berbagai aksi, termasuk demo turun kejalan menuju istana yang di komandoi Fadjroel Rachman.

Dan pada waktu yang sama juga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kala itu di ketuai Abrahamn Samad menetapkan Budi Gunawan jadi tersangka. Inilah menjadi alasan kuat bagi mereka yang menolak pelantikan BG. Tak bisa di hindari, konflik KPK vs Polri pun terjadi lagi. Untuk mengatasi polemik tersebut, tampaknya Jokowi tak cukup puas dengan adanya Watimpres, kemudian Jokowi membentuk Tim 9 yang diketuai oleh Syafii Maarif.

Ternyata, keputusan atau rekomendasi Tim 9 bulan menolak pelantikan Budi Gunawan jadi Kapolri. Ada 7 poin rekomendasi Tim 9, dan poin pertamanya berbunyi sebagai berikut:

"Poin pertama, ‎Tim 9 tetap merekomendasikan agar Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski telah dihapuskan status tersangka dalam putusan praperadilan, mengingat putusan itu tidak terkait dengan substansi sangkaan," kata Ketua Tim9 Buya Syafii Maarif, di Kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa (17/2/2015), dilansir liputan6.

Sebenarnya posisi Presiden Jokowi - dikala itu- tidak harus serta merta menerima atau menolak rekomendasi dari Tim 9. Karena di sisi yang lain Jokowi juga mendapat masukan untuk melantik BG jadi Kapolri, terutama dari Politisi PDIP.

Anehnya, Jokowi menelpon Buya Syafii untuk mengabarkan bahwa Budi Gunawan tidak jadi dilantik menjadi Kapolri.

"Ya, semalam (Selasa malam) Presiden Jokowi menelepon saya dan menyampaikan keputusannya itu untuk batal melantik BG sebagai Kapolri," kata Syafii, dilansir JPPN Kamis (5/2/2015).

Dengan  batalknya BG dilantik menjadi Kapolri, bisa dinyatakan kerja Tim 9 berhasil untuk menghadang Komjel Pol yang di duga punya rekening gendut itu menjadi orang nomor satu di lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Di tambah lagi, melalui pidatonya, Presiden Jokowi mengajukan nama calon Kapolri baru, yaitu Badrodin Haiti kepada DPR RI.

Maka pada tanggal 17 April 2015, Presiden Joko Widodo resmi melantik Badrodin sebagai Kapolri, pukul 09.00 WIB. Upacara pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan Badrodin sesuai Kepres Nomor 25 Tahun 2015.

Usai Badrodin Haiti dilantik, kejadian menghebohkan terjadi yang bersamaan saat Konferensi Asia Afrika (KAA) berlangsung di Indonesia. Secara diam-diam dan tertutup, Kapolri Badrodin Haiti melantik Budi Gunawan menjadi Wakapolri pada Rabu (22/4/2015).

Yang membuat jengkel adalah, Jokowi yang sebagai Presiden mengakui tidak tahu mengenai pelantikan BG menjadi Wakapolri. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Yuddy Chrisnandi.

"Di dalam kepolisian ada namanya Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Wanjakti ada kriteria untuk menetapkan jabatan-jabatan tinggi yang perlu diisi dan kosong," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu (25/4/2015).

‎"Jadi Presiden tak ikut campur di dalam menetapkan Wakapolri. Jadi kalau ada hal-hal yang menimbulkan polemik harap tanya Kapolri, bukan Presiden," tambah dia, dilasnir liputan6. 

Betulkah Presiden tidak tahu atas pelantikan Budi Gunawan menjadi Wakapolri? Di sinilah kadang kita merasa prihatin dengan Jokowi, banyak tidak tahunya. Tanda tangani Keppres terkait mobil pejabat tidak tahu, TKI mati di pancung tidak tahu.

Nah, terkait pelantikan Budi Gunawan sebagai Wakapolri sangat mustahil Jokowi tidak tahu. Pasalnya, sebelum pelantikan Wakapolri, Badrodin Haiti sudah bertemu dan konsultasi dengan Jokowi dan hasilnya.

"Saya sudah perintahkan untuk memperbaiki kelembagaan, mekanisme kerja internal, pengawasan, dan pembenahan sumber daya manusia," katanya Badrodin dilansir Tempo (22/4).

Terlepas dari semua itu, singkatnya, beginilah cara Jokowi menipu Buya Syafii. Padahal Buya sudah ditelpon langsung oleh Jokowi soal batalnya pelantikan BG jadi Kapolri. Faktanya, BG malah lolos menjadi Wakapolri. Ingat, meski menjadi Wakapolri, BG sangat punya peluang menjadi Kapolri, lantaran Badrodin Haiti tidak lama lagi akan pensiun pada Juli 2016. Oh, "Cantiknya" cara Jokowi selamatkan Budi yang mantan ajudan Megawati Soekarnoputri ini.

Sedangkan Buya Syafii berkomentar sinis atas pelantikan BG jadi Wakapolri. "Polisi yang baik itu banyak, tapi kenapa memaksakan mengusulkan polisi yang membikin heboh sebagai Wakapolri?” kata Syafi'i saat dihubungi Tempo, Selasa, 21 April 2015.

Ya, nasibmulah Buya sebagai pendukung Jokowi. Tapi tenang lah Buya, karena bukan Anda saja kok yang sudah di tipu Jokowi, masih banyak yang lain.

[JK Sinaga]

Popular posts from this blog

Heboh, Foto Oknum Polisi Diduga Sedang Bagi Uang Hasil "Petak Umpet"

Foto dua orang oknum anggota polisi sibuk menghitung uang membuat heboh situs media sosial Facebook. Foto yang diposting pemilik akun Facebook Adm Motivasi itu ditautkan ke akun fanpage JOKOWI PRESIDEN KU dengan judul "Ayo Lagi Ngapain?" ini ternyata mendapat respon dari netizen lainnya. Foto hasil jepretan sembunyi-sembunyi (hidden camera) memperlihatkan dua orang polisi seperti memegang berlembar-lembar kertas warna merah seperti bentuk uang Rp 100 ribu. Tentunya berbagai komentar positif dan komentar negatif. Hingga kini foto tersebut mendapat 606 komentar serta like 1.288 orang. Berikut komentar di akun facebook: Harry Setiawan Rph: Kalau yg begini mah bkn fitnah. Hampir rata2 pengguna jalan raya mengalami,kalau yg namanya ketemu yg begini (POLISI). M Ridone: Ada ada saja tapi lucu..kan gk tau itu dwit apa berpikir positip sajalah. etiawan Jayadireja: Yang pasti takut ketahuan istrinya, di umpetin dikit? Ronymeong Rony: itung itung balikin modal dulu bro...

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4

Awasi! Putri Indonesia 2015 "Ber-Palu Arit", PKI Sebarkan Racun Komunis di Kalangan Muda

Foto konyol Putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri yang berpose memakai kaos bergambar simbol komunis ‘Palu Arit’, mengindikasikan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang menyebarkan ideologinya kepada kalangan anak muda. Pendapat itu disampaikan Pimpinan Taruna Muslim, Alfian Tanjung, kepada intelijen (23/02). “Saat ini komunis Indonesia sedang menyebarkan ideologi di kalangan anak muda. Putri Indonesia 2015 bisa menjadi simbol untuk menarik kalangan muda,” tegas Alfian Tanjung. Kata Alfian, PKI sudah menyusupkan beberapa kadernya di partai politik. “Lihat saja kader mereka yang ada di partai politik dan DPR. Di PDIP ada Ribka Tjiptaning yang bangga menjadi anak PKI. Padahal PKI itu organisasi yang dilarang di Indonesia,” papar Alfian. Alfian mengingatkan, dalam kondisi bangsa Indonesia yang tidak jelas seperti ini, komunis sangat mudah masuk di kalangan generasi muda maupun rakyat. “Komunis itu pandai mempengaruhi orang. Jargon-jargon menguasai tanah milik negara,