Skip to main content

Demi Mantan Ajudan Megawati, Beginilah Cara Jokowi Menipu Buya Syafii



Kedekatan Syafii Maarif (Buya Syafii) dengan Joko Widodo (Jokowi) tak bisa diragukan lagi. Bahkan mantan ketua Muhammadiyah itu secara blak-blakan mendukung Jokowi menjadi Presiden pada kampanye Pilpres 2014 silam. Beda dengan Amien Rais yang lebih memilih mendukung Prabowo Subianto dengan segala alasannya, mungkin karena pasangan Prabowo adalah Hatta Rajasa.

Kembali kepada hubungan Jokowi dan Buya Syafii yang sepertinya di uji ketika Jokowi sudah menjadi presiden. Ujian itu bermula dari orang yang bernama Budi Gunawan. Ya, publik mengetahui bahwa Komjen Pol Budi Gunawan di ajukan Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Kapolri ketika itu. Dan Buya termasuk orang yang tidak sepakat dengan pencalonan mantan ajudan Megawati tersebut.

Pada masa yang sama di waktu itu, terjadi penolakan pelantikan BG oleh pendukung dan relawan Jokowi sendiri dalam berbagai aksi, termasuk demo turun kejalan menuju istana yang di komandoi Fadjroel Rachman.

Dan pada waktu yang sama juga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kala itu di ketuai Abrahamn Samad menetapkan Budi Gunawan jadi tersangka. Inilah menjadi alasan kuat bagi mereka yang menolak pelantikan BG. Tak bisa di hindari, konflik KPK vs Polri pun terjadi lagi. Untuk mengatasi polemik tersebut, tampaknya Jokowi tak cukup puas dengan adanya Watimpres, kemudian Jokowi membentuk Tim 9 yang diketuai oleh Syafii Maarif.

Ternyata, keputusan atau rekomendasi Tim 9 bulan menolak pelantikan Budi Gunawan jadi Kapolri. Ada 7 poin rekomendasi Tim 9, dan poin pertamanya berbunyi sebagai berikut:

"Poin pertama, ‎Tim 9 tetap merekomendasikan agar Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski telah dihapuskan status tersangka dalam putusan praperadilan, mengingat putusan itu tidak terkait dengan substansi sangkaan," kata Ketua Tim9 Buya Syafii Maarif, di Kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa (17/2/2015), dilansir liputan6.

Sebenarnya posisi Presiden Jokowi - dikala itu- tidak harus serta merta menerima atau menolak rekomendasi dari Tim 9. Karena di sisi yang lain Jokowi juga mendapat masukan untuk melantik BG jadi Kapolri, terutama dari Politisi PDIP.

Anehnya, Jokowi menelpon Buya Syafii untuk mengabarkan bahwa Budi Gunawan tidak jadi dilantik menjadi Kapolri.

"Ya, semalam (Selasa malam) Presiden Jokowi menelepon saya dan menyampaikan keputusannya itu untuk batal melantik BG sebagai Kapolri," kata Syafii, dilansir JPPN Kamis (5/2/2015).

Dengan  batalknya BG dilantik menjadi Kapolri, bisa dinyatakan kerja Tim 9 berhasil untuk menghadang Komjel Pol yang di duga punya rekening gendut itu menjadi orang nomor satu di lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Di tambah lagi, melalui pidatonya, Presiden Jokowi mengajukan nama calon Kapolri baru, yaitu Badrodin Haiti kepada DPR RI.

Maka pada tanggal 17 April 2015, Presiden Joko Widodo resmi melantik Badrodin sebagai Kapolri, pukul 09.00 WIB. Upacara pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan Badrodin sesuai Kepres Nomor 25 Tahun 2015.

Usai Badrodin Haiti dilantik, kejadian menghebohkan terjadi yang bersamaan saat Konferensi Asia Afrika (KAA) berlangsung di Indonesia. Secara diam-diam dan tertutup, Kapolri Badrodin Haiti melantik Budi Gunawan menjadi Wakapolri pada Rabu (22/4/2015).

Yang membuat jengkel adalah, Jokowi yang sebagai Presiden mengakui tidak tahu mengenai pelantikan BG menjadi Wakapolri. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Yuddy Chrisnandi.

"Di dalam kepolisian ada namanya Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Wanjakti ada kriteria untuk menetapkan jabatan-jabatan tinggi yang perlu diisi dan kosong," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi di Universitas Nasional, Jakarta, Sabtu (25/4/2015).

‎"Jadi Presiden tak ikut campur di dalam menetapkan Wakapolri. Jadi kalau ada hal-hal yang menimbulkan polemik harap tanya Kapolri, bukan Presiden," tambah dia, dilasnir liputan6. 

Betulkah Presiden tidak tahu atas pelantikan Budi Gunawan menjadi Wakapolri? Di sinilah kadang kita merasa prihatin dengan Jokowi, banyak tidak tahunya. Tanda tangani Keppres terkait mobil pejabat tidak tahu, TKI mati di pancung tidak tahu.

Nah, terkait pelantikan Budi Gunawan sebagai Wakapolri sangat mustahil Jokowi tidak tahu. Pasalnya, sebelum pelantikan Wakapolri, Badrodin Haiti sudah bertemu dan konsultasi dengan Jokowi dan hasilnya.

"Saya sudah perintahkan untuk memperbaiki kelembagaan, mekanisme kerja internal, pengawasan, dan pembenahan sumber daya manusia," katanya Badrodin dilansir Tempo (22/4).

Terlepas dari semua itu, singkatnya, beginilah cara Jokowi menipu Buya Syafii. Padahal Buya sudah ditelpon langsung oleh Jokowi soal batalnya pelantikan BG jadi Kapolri. Faktanya, BG malah lolos menjadi Wakapolri. Ingat, meski menjadi Wakapolri, BG sangat punya peluang menjadi Kapolri, lantaran Badrodin Haiti tidak lama lagi akan pensiun pada Juli 2016. Oh, "Cantiknya" cara Jokowi selamatkan Budi yang mantan ajudan Megawati Soekarnoputri ini.

Sedangkan Buya Syafii berkomentar sinis atas pelantikan BG jadi Wakapolri. "Polisi yang baik itu banyak, tapi kenapa memaksakan mengusulkan polisi yang membikin heboh sebagai Wakapolri?” kata Syafi'i saat dihubungi Tempo, Selasa, 21 April 2015.

Ya, nasibmulah Buya sebagai pendukung Jokowi. Tapi tenang lah Buya, karena bukan Anda saja kok yang sudah di tipu Jokowi, masih banyak yang lain.

[JK Sinaga]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...