Skip to main content

Edan! Sekolah Prancis Usir Siswi Muslimah Karena Pakai Rok Panjang



Sebuah sekolah di Prancis dilaporkan telah melarang seorang murid perempuan muslim masuk ke dalam kelas hanya karena memakai rok panjang berwarna hitam. Tindakan tersebut dinilai sebagai penafsiran ekstrim terhadap aturan sekuler yang memang telah melarang pemakaian atribut keagamaan yang dianggap mencolok saat di sekolah.

Murid perempuan bernama Sarah ini sebenarnya telah "mematuhi" aturan dengan melepas jilbabnya saat bersekolah, dan mengira jika rok panjang tidak melanggar hukum jahiliyah tersebut. Namun menurut beberapa guru, murid perempuan yang sengaja memakai rok panjang juga telah melanggar hukum karena dianggap secara terang-terangan telah berupaya menunjukkan identitas mereka sebagai Muslim.

Gadis tersebut kemudian diminta oleh pihak sekolah untuk keluar dari kelas dan mengganti roknya dengan pakaian yang "netral". Namun ayah gadis tersebut tak mau putrinya kembali ke sekolah.

Menurut aktivis Islamofobia Prancis, CCIF (Collectif Contre l'Islamophobie en France), setidaknya ada sekitar 130 murid telah dikeluarkan dari kelas pada tahun lalu, dengan alasan karena berpakaian yang dinilai terlalu menonjolkan identitas reliji mereka.

Prancis adalah negara kafir yang sangat radikal menerapkan sekulerisme. Dimana sejak tahun 2004 telah diterapkan aturan pelarangan penggunaan atribut agama yang dianggap mencolok di sekolah-sekolah. Untuk Muslimah, hukum jahiliyah Prancis ini melarang jilbab. Para murid perempuan biasanya terpaksa melepas jilbabnya sebelum memasuki sekolah, demikian dilaporkan Piyungan (30/4).

Singkat dan padat, seorang netizen berkicau terkait kejadian tersebut di lini masa Twitter, "Para pegiat HAM mana nih? Ga ada duitnya ya?", tulis akun @dalkit sekaligus menyindir para pegiat HAM yang pada bungkam jika pelanggaran HAM terjadi kepada ummat Islam. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...