Wacana Ahok Mau Sertifikasi PSK Jadi Ledekan Para Netizen

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang mau mewacanakn Pekerja Skes Komersial (PSK) harus punya setifikat mendapat banyak ledekan dari para netizen.

Wacana Ahok tersebut dinilai selain tak lazim juga terkesan mengada-ada alias susah untuk di terapkan. Ada netizen yang menuding cara berpikir Ahok tidak lurus sehingga perlu di sadarkan.

"Ibu @KhofifahIP (Mensos Khofifah-ed) tolong sadarkan Ahok. Cara berpikirnya perlu diluruskan. Sebelum rakyat marah benar ke dia," tulis akun@ferrykoto.

Lebih lanjut, netizen tersebut mengibaratkan cara bepikir Ahok seperti berikut "Cara berpikir Ahok, Korupsi itu akan selalu ada selama manusia ada, maka legalkan saja korupsi..," pungkas @ferrykoto di laman Twitter pada tanggal 27 April 2015.

Kritik berbeda dari netizen lain yang menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan menciptakan lapangan prostitusi.

"Tugas pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan, bukan menciptakan lapangan prostitusi," tulis akun @dimasprakbar.

Menanggapi kicauan netizen lain, seperti tak mau ketinggalan netizen yang satu ini berkomentar dengan gaya yang berbeda.

"Bagi Ahok mungkin mendesak..krn dia gak bisa mabok dan jajan lagi.... hadeuh!!!," kicau akun @epr2710 yang terlihat kesal dengan ide Ahok.

Sementara itu akun @mata_indigo berkomentar dengan nada yang ketus dan langsung menyudutkan Ahok.

"Gile lu hok..Pedagang kecil halal lu gusur2...Pedagang m*mek lu mau buatin sertifikat n apartemen..," tulisnya yang kemudian ramai netizen mere-tweet kicauan tersebut.

Ya, selain sertifikasi PSK, Ahok juga dikabarkan akan membuat tower atau apartemen khusus lokalisasi PSK. Nah, mengenai pembuatan tower, Jonru dikabarkan "setuju' dengan ide Ahok. Melalui laman Facebook pria bermarga Ginting itu berikan komentarnya.

"Setuju! Dengan syarat jadikan istri, anak perempuan dan saudara perempuan Ahok jadi pelacur di sana," bunyi statusnya di facebook sekaligus melampirkan berita terkait.

Sampai tulisan ini di turunkan (27/4) malam, kalimat "DKI Akan Legalkan Prostitusi" menjadi trending topic di laman Twitter. Hal ini menandakan bahwa netizen banyak yang membicarakan ide Ahok yang mau legalkan prostitusi dan sertifikasi PSK. Dan, menurut pantauan, mayoritas netizen menentang ide Ahok tersebut sekaligus menjadikan bahan ledekan. [sal]

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

maidanycom

Search This Blog