Tegas, Ridwan Kamil: Lokalisasi Bukan Solusi untuk Prostitusi di Kota Bandung

Masalah prostitusi kembali menjadi sorotan di Kota Bandung pasca-penggerebekkan praktik prostitusi rumahan di Jalan Dewi Sartika beberapa waktu lalu. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan dukungan sepenuhnya untuk pemberantasan praktik prostitusi di kotanya.

"Pemkot (Pemerintah Kota Bandung) tidak akan diam," ujar Ridwan saat ditemui di Balai Kota, Senin (20/4).

Ridwan menyatakan praktik prostitusi sudah merupakan sebuah 'penyakit' sejak dulu dan di banyak daerah. Karena itu, ketika ada keseatan untuk menindak praktik ilegal tersebut, Pemkot Bandung akan memberi dukungan bagi kepolisian untuk segera menindak. Hanya saja, dalam praktiknya, memang dibutuhkan informasi yang jelas terlebih dahulu.

Tidak hanya praktik prostitusi berkedok rumahan yang akan diberantas oleh Ridwan. Ia juga menyatakan ingin menindak dan menghapuskan praktik prostitusi melalui sosial media seperti Twitter. Tetapi, Ridwan mengakui jika pembongkaran praktok prostitusi online jauh lebih rumit. Pasalnya, jejaring sosial merupakan media yang "cair".

Meski prostitusi juga menjadi polemik tersendiri di Kota Bandung, Ridwan tidak berniat untuk mengikuti jejak Gubernur DKI Jakarta yang mewacanakan lokalisasi untuk mengatasi prostitusi ilegal. Bagi Ridwan, penyelesaian prostitusi di Kota Bandung tidak bisa sesederhana itu. Ada nilai sosial dan keagamaan atau non matematis yang juga perlu diperhatikan.

"Ini Bandung kang. Kalau baca sejarah keislamannya, nggak apple to apple (tidak bisa dibandingkan) dengan Jakarta," ungkapnya.

Selain itu, Ridwan juga tidak melihat adanya korelasi antara pengadaan lokalisasi dengan rencana menjadikan bandung sebagai Kota HAM. menurut Ridwan, tidak ada upaya penegakkan HAM di balik dibangunnya lokalisasi. "Apanya yang HAM?" lanjut Ridwan.

Karena itu, Ridwan lebih memilih untuk memberantas prostitusi dengan metodenya sendiri. Dalam hal ini, Ridwan menegaskan akan memberi dukungan penuh untuk Kepolisian di Bandung dalam memberantas prostitusi.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Besar Kota Bandung berhasil mengungkap praktik prostitusi rumahan di Kota Bandung. Dari pengungkapan tersebut, kepolisian berhasil mengamankan lima germo dan 27 PSK. [Rol]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog