Skip to main content

Tegas, Ridwan Kamil: Lokalisasi Bukan Solusi untuk Prostitusi di Kota Bandung



Masalah prostitusi kembali menjadi sorotan di Kota Bandung pasca-penggerebekkan praktik prostitusi rumahan di Jalan Dewi Sartika beberapa waktu lalu. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan dukungan sepenuhnya untuk pemberantasan praktik prostitusi di kotanya.

"Pemkot (Pemerintah Kota Bandung) tidak akan diam," ujar Ridwan saat ditemui di Balai Kota, Senin (20/4).

Ridwan menyatakan praktik prostitusi sudah merupakan sebuah 'penyakit' sejak dulu dan di banyak daerah. Karena itu, ketika ada keseatan untuk menindak praktik ilegal tersebut, Pemkot Bandung akan memberi dukungan bagi kepolisian untuk segera menindak. Hanya saja, dalam praktiknya, memang dibutuhkan informasi yang jelas terlebih dahulu.

Tidak hanya praktik prostitusi berkedok rumahan yang akan diberantas oleh Ridwan. Ia juga menyatakan ingin menindak dan menghapuskan praktik prostitusi melalui sosial media seperti Twitter. Tetapi, Ridwan mengakui jika pembongkaran praktok prostitusi online jauh lebih rumit. Pasalnya, jejaring sosial merupakan media yang "cair".

Meski prostitusi juga menjadi polemik tersendiri di Kota Bandung, Ridwan tidak berniat untuk mengikuti jejak Gubernur DKI Jakarta yang mewacanakan lokalisasi untuk mengatasi prostitusi ilegal. Bagi Ridwan, penyelesaian prostitusi di Kota Bandung tidak bisa sesederhana itu. Ada nilai sosial dan keagamaan atau non matematis yang juga perlu diperhatikan.

"Ini Bandung kang. Kalau baca sejarah keislamannya, nggak apple to apple (tidak bisa dibandingkan) dengan Jakarta," ungkapnya.

Selain itu, Ridwan juga tidak melihat adanya korelasi antara pengadaan lokalisasi dengan rencana menjadikan bandung sebagai Kota HAM. menurut Ridwan, tidak ada upaya penegakkan HAM di balik dibangunnya lokalisasi. "Apanya yang HAM?" lanjut Ridwan.

Karena itu, Ridwan lebih memilih untuk memberantas prostitusi dengan metodenya sendiri. Dalam hal ini, Ridwan menegaskan akan memberi dukungan penuh untuk Kepolisian di Bandung dalam memberantas prostitusi.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Besar Kota Bandung berhasil mengungkap praktik prostitusi rumahan di Kota Bandung. Dari pengungkapan tersebut, kepolisian berhasil mengamankan lima germo dan 27 PSK. [Rol]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi