Skip to main content

Meski Dapat Ledekan, Ahok Siap Debat Soal Sertifikasi PSK dan Lokalisasi Prostitusi



Ide Ahok terkait lokalisasi prostitusi di Jakarta ternyata tidak mendapat sambutan yang baik oleh publik. Hal itu terlihat pada komentar-komentar para netizen di laman media sosial, baik twitter maupun Facebook. Ada yang menyebut cara berpikir Ahok sudah gawat dan harus di sadarkan.

Tapi ada juga yang "setuju" dengan ide Ahok soal lokalisai, asal keluarga Ahok juga di tempat di lokalisasi prostitusi tersebut. (Baca, Ide Ahok Soal Lokalisasi dan Sertifikasi PSK mendapat Ledekan)

Di awal, mantan Bupati Bangkalan Belitung itu sudah yakin bahwa idenya bakal di tolak masyarakat. Namun ia siap berdebat dengan pilihannya yang kontroversial tersebut.

"Itu kan hanya wacana. Kita tahu pasti ditolak. Tanpa izin DPRD enggak mungkin dilakukan. Makanya saya katakan itu hanya pilihan, kita bisa berdebat soal itu. Anda pingin sampah berserakan di mana-di mana atau Anda taruh di toilet," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/4/2015), dilansir Liputan6.

Kemudian, Ahok mencontohkan, sejumlah tempat prostitusi yang telah dibongkar seperti di Kramat Tunggak dan di Gang Dolly, Surabaya, Jawa Timur, malah menimbulkan makin menjamurnya praktik prostitusi. Khususnya di jalanan, bukan lagi di tempat prostitusi.

"Seperti Kramat Tunggak ditutup sama Bang Yos, lari ke mana? Jalan Raya Cilincing. Sekarang juga di Surabaya, kamu cari aja di pinggiran Surabaya," ucap Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, wacana untuk melegalkan bisnis prostitusi merupakan cara yang lebih baik ketimbang membiarkan praktik itu hingga menjamur dan meresahkan masyarakat. Belum lagi, sambung Ahok, prostitusi sudah bisa teridentifikasi hanya dengan kasat mata.

Ahok menyebut pemerintah saat ini hanya menangkap para wanita penghibur di pinggiran jalan. Cara itu dinilainya tidak dapat menyelesaikan masalah prostitusi.

"Bagi saya membiarkan kemunafikan seperti ini, ini jauh lebih berbahaya. Lebih baik kita kenali siapa mereka, dia ada di mana, sehingga kita bisa kirim rohaniawan untuk mempertobatkan mereka. Kalau hanya melatih, ditangkap ke panti-panti, enggak bakal selesai," tukas Ahok. [sal/liputan6]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi