Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) akan memasukkan unsur TNI-Polri sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Penyebabnya, Ahok melihat kinerja TNI-Polri jauh lebih bagus dari pada PNS.
Ahok mengatakan, rencana pelibatan TNI-Polri sebagai tenaga honorer bukan untuk melecehkan mereka. Ahok justru bermaksud memanfaatkan tenaga TNI-Polri agar program Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan lebih maksimal.
"Bukan pelecehan, gini. Toh selama ini kita kalau mengatasi pembongkaran juga menggunakan TNI-Polri kan. Saya bilang kalau PNS nggak bisa ngawasi, kita minta bantuan TNI-Polri untuk ngawasi," terang Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2015), dilansir detikcom.
Mengomentari ide Ahok tersebut, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, menurut Tribunnews, penugasan TNI sebagai Satpol PP dapat dianggap melecehkan terhadap profesionalisme TNI.
"TNI dilatih, dididik dan dipersenjatai untuk bertempur menjaga dan melindungi NKRI. Sementara tugas Satpol PP dapat diserahkan kepada masyarakat yang tak perlu membutuhkan pelatihan berat dan keras," katanya.
Tak sampai disitu saja masalahnya jika Ahok pekerjakan TNI dan Polri. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif di Gedung DPRD mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara tidak langsung menyuburkan tindak pidana korupsi dengan mengalokasikan anggaran guna merekrut anggota TNI-Polri.
Seperti dikutip dari Rmol (21/4), Syarif beranggapan demikian, mengingat TNI dan Polri telah dibiayai pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tiap tahunnya.
"Itu kan aparat negara sudah mendapat penghasilan pasti. Polisi dan TNI adalah aparatur negara. Dengan menerima (honor dari Pemerintah Provinsi DKI) itu, tentunya melanggar konstitusi. Gratifikasi itu jatuhnya," tegas politikus berkepala plontos ini.
Ahok, imbuh dia, sama saja melanggar UU jika ditinjau dari kacamata kelola keuangan karena akan tumpah tindih jadinya dengan pemerintah pusat. Kemudian dari aspek ekonomi sosial, ia menilai, eks bupati Belitung Timur tersebut hanya meributkan yang bukan menjadi substansi masalah. [sal]