Mau Pekerjakan TNI-Polri, Ahok Dinilai Lecehkan TNI dan Suburkan Korupsi

‎Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) akan memasukkan unsur TNI-Polri sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Penyebabnya, Ahok melihat kinerja TNI-Polri jauh lebih bagus dari pada PNS.

Ahok mengatakan, rencana pelibatan TNI-Polri sebagai tenaga honorer bukan untuk melecehkan mereka. Ahok justru bermaksud memanfaatkan tenaga TNI-Polri agar program Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan lebih maksimal.

"Bukan pelecehan, gini. Toh selama ini kita kalau mengatasi pembongkaran juga menggunakan TNI-Polri kan. Saya bilang kalau PNS nggak bisa ngawasi, kita minta bantuan TNI-Polri untuk ngawasi," terang Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2015), dilansir detikcom.

Mengomentari ide Ahok tersebut, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, menurut Tribunnews, penugasan TNI sebagai Satpol PP dapat dianggap melecehkan terhadap profesionalisme TNI.

"TNI dilatih, dididik dan dipersenjatai untuk bertempur menjaga dan melindungi NKRI. Sementara tugas Satpol PP dapat diserahkan kepada masyarakat yang tak perlu membutuhkan pelatihan berat dan keras," katanya.

Tak sampai disitu saja masalahnya jika Ahok pekerjakan TNI dan Polri. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif di Gedung DPRD mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara tidak langsung menyuburkan tindak pidana korupsi dengan mengalokasikan anggaran guna merekrut anggota TNI-Polri.

Seperti dikutip dari Rmol (21/4), Syarif beranggapan demikian, mengingat TNI dan Polri telah dibiayai pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tiap tahunnya.

"Itu kan aparat negara sudah mendapat penghasilan pasti. Polisi dan TNI adalah aparatur negara. Dengan menerima (honor dari Pemerintah Provinsi DKI) itu, tentunya melanggar konstitusi. Gratifikasi itu jatuhnya," tegas politikus berkepala plontos ini.

Ahok, imbuh dia, sama saja melanggar UU jika ditinjau dari kacamata kelola keuangan karena akan tumpah tindih jadinya dengan pemerintah pusat. Kemudian dari aspek ekonomi sosial, ia menilai, eks bupati Belitung Timur tersebut hanya meributkan yang bukan menjadi substansi masalah. [sal]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog