Skip to main content

Waw! Hadiri KAA di DPR, Jokowi Naik Limousine Baru

Presiden Jokowi biasanya selalu diantarkan mobil dinas Mercedes Benz S-600 Pullman Guard saat menjalankan berbagai aktivitasnya. Namun pemilik nama Joko Widodo itu tak menaiki mobil biasanya ketika menuju gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta untuk menghadiri Konferensi Parlemen Asia Afrika (KPAA).

Pantauan Liputan6.com, mobil mewah tersebut digantikan dengan versi terbaru Mercedes Maybach S-600 Pullman‎ Limousine.

Mobil jenis ini kerap dipakai sebagai kendaraan pemimpin-pemimpin negara, karena dirancang khusus dengan tingkat keamanan yang super canggih. Berlapis baja anti-peluru‎.

Limousine Jokowi diparkir tepat di depan gedung utama acara KPAA digelar, dengan pengawalan 4 Jeep Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Panjang mobil tersebut mencapai 6,4 meter dengan kabin dan tempat duduk yang lebih panjang.

Selain Jokowi, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dan Presiden Tiongkok‎ Xi Jinping juga menggunakan jenis yang sama untuk aktivitasnya sebagai kepala negara.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi akan membuka langsung Konferensi Parlemen Asia-Afrika. Selain membuka acara, Jokowi juga akan memberikan pidatonya di hadapan para anggota parlemen yang mewakili 33 negara itu.

Tak hanya Jokowi yang menjadi pembicara utama, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga akan naik podium. SBY akan berpidato pada sesi I KPAA yang bertema Working Together for Peace and Prosperity: Parliamentary Cooperation in Promoting Post 2015 Development Agenda. SBY hadir dalam kapasitasnya sebagai Chair of Global Green Growth Institute (GGGI). (Ndy/Mut/liputan6)


Comments

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...