Skip to main content

Berhasil Amankan Nyawa Warga Asing, Jokowi Lalai Selamatkan Nyawa TKI Zaenab di Arab Saudi



Publik bingung lihat pemerintahan Jokowi yang sampai kini belum juga melakukan eksekusi mati terhadap nara pidana Duo "Bali Nine", yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan serta 8 orang napi narkoba lainnya, ada 1 warga Indonesia. Padahal sebelumnya Jokowi sudah dengan tegas terkait hukuman mati terhadap gembong narkoba, tak ada tawar menawar.

Selain itu, Jaksa Agung  HM Prasetyo pernah menyatakan bahwa persiapan hukuman mati terhadap Myuran Sukumaran dan Andrew Chan serta 8 napi lainnya sudah mencapai 95%.

"Kita laksanakan tunggu persiapan sudah benar-benar selesai, ada beberapa hal yang harus disempurnakan. 95 persen sudah tinggal 5 persen lagi evakuasi," kata Prasetyo di Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/3).

Jaksa Agung mengatakan tidak akan membiarkan para terpidana menunggu terlalu lama dilansir Merdeka (3/3).

Diketahui, eksekusi mati tahap kedua ada 10 orang yang akan mendapatkan hukuman. Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina), Myuran Sukumaran alias Mark (WN Australia), Serge Areski Atlaoui (WN Perancis), Martin Anderson alias Belo (WN Ghana), Zainal Abidin (WN Indonesia), Raheem Agbaje Salami (WN Spanyol), Rodrigo Gularte (WN Brazil), Andrew Chan (WN Australia), Silvester Obiekwe Nwolise (WN Nigeria), Okwudili Oyatanze (WN Nigeria).

Tapi sudah hampir 2 bulan, eksekusi mati terhadap para gembong narkoba itu pun belum dilakukan juga.

Dugaan pun menguat, ada ancaman dari Australia kepada Jokowi yang jika lakukan hukuman mati, maka kecurangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014 akan di bongkar Australia. Antara benar dan tidaknya ancaman Australia ini, namun rupa-rupanya Jokowi seperti membenarkannya melalui tertundanya eksekusi mati terhadap warga Australia tersebut.

Walau banyak mendapat dukungan dari dalam negeri kepada Jokowi untuk melakukan hukuman mati, tapi Jokowi seperti acuh. Nyawa warga asing terselamatkan oleh Jokowi.

Kini, tanpa disangka-sangka, 1 nyawa TKI di hukum mati di Arab Saudi tanpa sepengetahuan pemerintahan Jokowi. Ya, wanita bernama Siti Zaenab binti Duhri Rupa yang berasal dari Bangkalan, Madura dihukum mati di Madinah pada 14 April 2015 pukul 10.00 waktu setempat, di Arab Saudi.

Yang membuat aneh adalah, pemerintahan Jokowi malah menyalahkan negara Arab Saudi yang di nilai secara diam-diam melakukan hukuman mati atau qishas kepada Siti Zaenab. Kebiasaan menyalahkan masih kental dan menjadi budaya pemerintahan Jokowi.

Dan, Pemerintah Indonesia juga menyampaikan protes kepada Pemerintah Arab Saudi karena tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Perwakilan RI maupun keluarga mengenai waktu pelaksanaan hukuman mati tersebut, dilasnir ROL (15/4).

Lucu, nyawa warganya sudah hilang, baru pemerintahan Indonesia protes. Sedang Australia, nyawa warganya belum hilang tapi sudah protes.

Akhirnya, Entah memang Arab saudi yang tidak menghargai pemerintahan Indonesia atau pemerintahan Jokowi yang tidak tanggap menjaga nyawa warga Indonesia, entahlah. Tapi, yang pasti terjadi adalah, Jokowi berhasil amankan nyawa warga Asing di Indonesia tapi lalai menjaga nyawa warga Indonesia di negara luar negeri. Sedih dan memilukan. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...