Skip to main content

Betulkah Pidato Presiden Jokowi di KAA Dari Hasil "Plagiat"?

Publik memang tidak bisa begitu saja percaya dengan Presiden Jokowi. Mungkin karena suami Iriana itu sudah sering lakukan kebohongan publik, jadi setiap apa yang dilakukannya rentan menimbulkan curiga dan tanya tanya di benak publik.

Adapun tanda tanya kali kali ini terkait dengan pidato Jokowi di forum Konferensi Asia Afrika (KAA) ke 60 yang kabarnya tak sedikit yang memujinya. Dibalik pujian publik, ternyata ada yang seperti tidak percaya akan orisinalitas pidato Jokowi tersebut.

Pertanyaan berbunyi: "Betulkah Pidato Presiden Jokowi di KAA Hasil "Plagiat"dari Prof DR Makarim Wibisono?"pun muncul.

Dilansir dari laman fahreenheat (23/4) mengulas isu tersebut, dan berikut informasinya.

***

Beberapa Nitizen memberitahukan bahwa pidato Presiden Jokowi pada pembukaan KAA adalah meniru pidato dari Prof DR Makarim Wibisono, informasi yang masih perlu dikaji kebenarannya, tetapi hal ini cukup menarik perhatian publik.

Pidato terkait reformasi PBB adalah pidato Prof DR Makarim Wibisono pada pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

“Reformasi PBB itu sebenarnya bukan isu baru, tapi sekarang memang sudah surut, karena pihak yang sudah menikmati kedudukan selama ini memang sulit melakukan distribusi kekuasaan,” kata Wirajuda saat menghadiri pengukuhan di Rektorat Unair Surabaya, Sabtu (11/4/2015).

Dalam pidato pengukuhan dirinya, Pelapor Khusus PBB mengenai Situasi HAM Palestina Prof Dr Makarim Wibisono MA menegaskan bahwa PBB perlu direformasi.

“Itu karena PBB dibentuk dengan geopolitik tahun 1945 dan sampai saat ini belum berubah, sehingga PBB kini kehilangan kredibilitas, legitimasi, dan representasi,” kata Prof Makarim yang juga menjadi dosen pada sejumlah universitas itu. (Liputan6.com)

Apakah benar Pidato Presiden Jokowi adalah hasil ‘plagiat’ dari pidato Prof DR Makarim Wibisono, memang masih perlu kajian yang lebih mendalam, tetapi ada kemungkinan tuduhan tersebut didasari kehadiran Menlu Retno LP Marsudi pada acara tersebut

Sebagaimana diketahui, Menlu Retno LP Marsudi adalah juga salahsatu tokoh yang membuat narasi pidato Presiden pada waktu pembukaan KAA.

***

Semua di kembalikan kepada pembaca untuk menilai. Tidak ada paksaan untuk percaya atau sebaliknya. Gunakan akal sehat agar jangan sampai tertipu oleh siapa pun. [sal]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi