Bisnis Prostitusi Berceceran di Kos-kosan, Ahok Salahkan Sutiyoso

Pembubaran pusat lokalisasi di Kramat Tunggak, Jakarta Utara dianggap jadi penyebab berkembangnya prostitusi di kos-kosan. Lokalisasi itu sebelumnya diubah oleh eks Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan agama Islam atau lebih dikenal sebagai Jakarta Islamic Center.

"Bang Yos (sapaan Sutiyoso) berhasil menutup Kramat Tunggak jadi Islamic Center. Nyatanya sekarang (bisnis prostitusi) berceceran di kos-kosan," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (20/4).

Ahok mengibaratkan bisnis prostitusi seperti kotoran manusia. Dimana kotoran akan terus diproduksi oleh manusia tanpa henti. Itu dinilai Ahok sangat manusiawi.

"Makanya saya bilang selama ada masyarakat pasti produksi sampah (pelacur), selama anda masih BAB (buang air besar) pasti keluar tokai kan. Pasti lah, ini kan manusiawi," katanya.

Ahok mengaku tidak bisa memutuskan apakah di Jakarta harus ada kawasan lokalisasi atau tidak. Karena menurutnya, perlu campur tangan DPRD DKI Jakarta untuk bisa mengesahkan aturan tersebut.

Disisi lain, analisa dia, kawasan lokalisasi sebenarnya dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengawasi bisnis ini dan tidak menimbulkan korban sebagaimana yang terjadi pada Deudeuh Alfisahrin alias Tata yang ditemukan tewas dengan kabel terjerat dileher di kamar kosnya kawasan Tebet Utara, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Adapun Tata adalah penjaja seks online yang dibunuh oleh salah satu pelanggannya berinisial (RS). [rmol/sam]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog