Skip to main content

Setelah Dapat Baret TNI, Presiden Jokowi Merasa Terbebani dengan Urusan Negara



Jelas sudah pernyataan Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo bahwa ia benar-benar merasa terbebani dengan urusan negara saat ini.

Dalam pernyataannya yang dikutip harian Kompas, Joko Widodo yang baru saja memperoleh empat baret kehormatan TNI itu merasakan bahwa semua tanggung jawab negeri ini ditumpahkan kepadanya setelah ia tak lagi jadi pengusaha meubel.

“Indonesia bentangannya sangat luas. Kita ini punya 17.000 lebih pulau. Negara jangan hanya dibebankan ke presiden dan wapres saja. Tidak mungkin,” ujar Jokowi dalam acara silaturahim nasional Rumah Koalisi Indonesia Hebat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/8/2014) malam.

Joko Widodo menuntut publik turut berpartisipasi dalam pembangunan negeri ini. “Seluruh rakyat Indonesia harus bergerak memajukan negara kita ini. Tidak ada kata lain selain bersama-sama membangun bangsa,” sambung Jokowi.

Jokowi juga mendesak masyarakat daerah unjuk gigi untuk mempromosikan pariwisata di wilayahnya sendiri. “Jika masyarakatnya sudah sadar terhadap potensi sendiri, pemerintah sangat mudah mengangkat itu menjadi kekayaan Indonesia,” ucap Jokowi di depan ratusan relawan Rumah Koalisi Indonesia Hebat yang datang dari Aceh hingga Papua. Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua Umum PKPI Soetiyoso, pengusaha Mooryati Soedibjo, Ketua Rumah Koalisi Indonesia Hebat Kris Budihardjo. [Nawaberita]
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more