Skip to main content

Surya Paloh di Tantang Yusril "Debat Terbuka" Live di Metro TV



Debat memang terkadang menjadi kebutuhan bagi mereka yang bergelut di dunia politik atau hukum. Tapi, sepertinya tidak hanya politisi saja yang membutuhkan debat, semua orang membutuhkan debat untuk memperjelas siapa yang benar dan siapa yang 'sok' benar.

Debat akan seru jika dilakukan oleh mereka yang dinilai sebagai "public figure". Dan, akan tambah lebih seru, jika di siarkan oleh media televisi secara langsung.

Inilah yang akan terjadi - tidak tahu kapan- antara perseteruan Yusril dengan Surya Paloh. Dimana Yusril menantang debat Surya Paloh secara terbuka yang disiarkan Metro TV. Berkenankah Surya Paloh?

Mengutip dari laman Piyungan yang dilansir Rmol, Penasihat hukum Partai Golkar versi Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, geram dengan pemberitaan tentang perlunya Hakim Teguh Setya Bhakti mundur sebagai hakim yang menyidangkan perkara sengketa kepengurusan Partai Golkar.

Menurut Yusril pemberitaan yang muncul di program siaran Headline News di Metro TV itu sebagai upaya menggiring opini publik di tengah ketakutan pihak-pihak tertentu kalah dalam persidangan sengketa kepengurusan beringin.

"Ini jurus dewa mabuk takut kalah di Pengadilan. Kita adu argumen saja di sidang, bukan bangun opini seperti ini," kata Yusril dalam akun twitternya, @Yusrilihza_Mhd.

Menurut Yusril, opini bahwa Hakim Teguh Setya harus mundur karena ada konflik kepentingan dengan dirinya sangat menyesatkan.

Di dalam pemberitaannya, televisi tersebut menyebut konflik kepentingan bisa muncul karena Hakim Teguh Setya pernah meminta bantuan Yusril sebagai saksi ahli saat melakukan uji materi terhadap Undang Undang PTUN, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Peradilan Agama di Mahamah Konstitusi pada 2012.

"Saya memberi keterangan ahli secara profesional dibawah sumpah di sidang MK dianggap "membantu". Opini ngawur," kecam Yusril.

Geram diopinikan demikian, Yusril pun menantang pemilik stasiun televisi tersebut untuk berdebat. Yusril ingin debat dilakukan secara terbuka.

"Bagusnya Metrotv bikin acara debat antara saya dengan Surya Paloh dan @NajwaShihab kupas masalah ini. Berani gak?" tantang Yusril.

Kicauan Yusril direspon netizen. @taufikahmad255, misalnya, penasaran kapan debat akan dilakukan.

"Ya tergantung Surya Paloh dan Najwa Shihab. Saya tunggu aja...," jawab Yusril kepada akun milik Opick Ghizoe itu.

Menjawab @ariz_twt, Yusril menegaskan dirinya sama sekali tidak keberatan bila Komisioner Komisi Yudisial mengikuti dan mengawasi sidang PTUN secara langsung. Seperti diketahui, berita menggiring opini yang dibuat televisi milik Surya Paloh itu dengan mengutip pernyataan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahur.

"Silahkan. Saya tidak keberayan, dan tidak takut," demikian Yusril. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...