Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Presiden Jokowi menghormati Partai Politik dan tidak intervensi dalam persoalan parpol adalah sebuah "sentilan" yang harus di pahami oleh mantan Jokowi selaku presiden.
“Saya kira ini bentuk “sentilan" SBY pada Jokowi agar pembangunan partai politik tidak dicampuri pemerintah,” ujar Direktur PolcoMM Institute, Heri Budianto, Jumat (17/4/2015).
Menurut Heri, sebaiknya Presiden Jokowi itu meniru SBY saat menjadi presiden, di mana Partai Demokrat tidak ikut campur dalam urusan partai politik lain. Pihaknya pun mengapresiasi SBY selama menjabat bisa menjaga hal tersebut.
“Kita apresiasi SBY sebagai mantan presiden, dan selama itu Demokrat tidak ikut campur dalam konflik Partai Golkar, itu pembangunan demokrasi positif, mestinya pemerintah sekarang belajar pada SBY,” tuturnya, demikian Okezone.
Terkait sentilan atau sinidiran SBY ke Jokowi, apakah ada hubungannya dengan Jokowi yang juga menyindir SBY?
Seperti diketahui, dilansir Kompas (18/4) menulis judul berita "Jokowi Sindir Pemerintahan Sebelumnya Takut Kehilangan Popularitas" soal kebijakan BBM.
Presiden Joko Widodo menyindir pemerintahan sebelumnya yang dianggap takut kehilangan popularitas, dengan tidak segera mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke subsidi yang lebih bersifat produktif.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan sekitar 2.000 anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sedang merayakan Hari Lahir ke-55 dan Muktamar Pergerakan di Masjid Nasional Al-Akbar Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4/2015) malam, demikian Kompas.
Kejadian SBY dan Jokowi yang saling "sentil" bagi sebagian publik menarik untuk di ikuti perkembangan informasinya. Siapa yang benar dan siapa yang salah, tentu akan di kembalikan kepada pribadi rakyat untuk menilainya berdasarkan nalar masing-masing.
Bagi SBY, tentu rakyat sudah bisa menilai kinerjanya selama 10 tahun. Sedang Jokowi, kinerjanya belum begitu teruji, karena setahun pun belum sampai umurnya. Amat disayangkan jika sebagian waktunya banyak digunakan untuk menyalahkan pemerintahan yang lalu. Karena dikhawatirkan hal itu akan menjadi blunder terhadap pemerintahan yang di pimpinnya.
Publik bisa menilai, ketika Jokowi menyalahkan pemerintahan yang lalu, maka dalam waktu bersamaan Jokowi menutupi kelemahannya sebagai presiden. Oleh sebab itu, Jokowi harus berhati-hati dalam mencari-cari "kambing hitam". [sal]