Di KAA Jokowi Tuang Air Minum Aher, Kota Asal Jokowi Solo Banjir Setinggi Leher

Aksi Presiden Jokowi yang tuang air minum ke gelas Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) di acara KAA memang tidak seheboh aksi Jokowi tuang air minum ke gelas Megawati di Kongres PDIP IV Bali. Tapi dalam waktu yang bersamaan -walau mungkin tidak ada kaitan- terjadi berita yang membuat heboh, yaitu kampung halaman Jokowi di Solo dilanda banjir.

Ternyata Allah juga menuangkan air ke Solo dalam bentuk hujan yang mengguyur berakibat banjir setinggi leher orang dewasa.

Menurut laporan Rol (23/4) Jajaran Polresta Solo menerjunkan seluruh kekuatan personel untuk membantu proses evakuasi warga yang terkena banjir di kawasan Solo bagian Utara. Evakuasi difokuskan untuk warga yang dilanda banjir paling parah di dua kelurahan, Banyuanyar dan Banyuagung, Kecamatan Banjarsari.

''Kami sudah menerjunkan seluruh personel untuk membantu proses evakuasi warga,'' kata Kapolresta Solo, Kombes Pol Ahmad Lutfi, Kamis (23/4).

Ketinggian air yang merendam pemukiman mencapai 1,5 meter atau setinggi leher. Petugas yang diterjunkan ke lokasi mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Polresta Solo juga meminta bantuan pinjaman perahu karet milik Polres terdekat.

''Kami juga sudah minta bantuan satu unit perahu karet dari Detasemen C Pelopor Brimob Sukoharjo, Polres Klaten, Wonogiri dan dari Kodim,'' kata Kapoolresta.

Puluhan warga yang mengungsi ditempatkan di Graha Saba Buana. Gedung ini milik Presiden Joko Widodo. Kebanyakan pengungsi terdiri dari anak-anak, perempuan, dan kaum lansia. Sedang bagi kaum pria ikut membantu petugas mengevuakuasi dan mengamankan daerah sekitar, demikian Rol.

Sejumlah warga menyebut banjir 2015 ini mirip dengan banjir 2008 lalu di mana hampir sebagian besar Solo terendam banjir.

Sedang menurut laporan Solopos berdasarkan dari pantauan Wali Kota, FX Hadi Rudyatmo sampai pukul 07.30 wib banjir masih merendam RW 007 dan RW 008 Banyuanyar, Banjarsari. Banjir merendam Kampung Tapen, Praon, Nusukan.

Jumlah rumah yang terendam sampai ratusan. Wilayah itu merupakan bantaran Kali Pepe. “Ada ribuan pengungsi di wilayah Tapen dan Praon.sudah disiapkan dapur umum di tiga lokasi Banyuanyar, Tapen dan Praon,” ujar wali kota saat ditemui wartawan di Balaikota, Kamis pagi.

Rudy mengatakan saat ini Bengawan Solo mulai naik. Bantaran sungai di Kampung Sewu, Pucangsawit, teremdan. Selain itu, kata dia, sebagian wilayah Gulon, Jebres juga terendam. [sal]

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

maidanycom

Search This Blog