Skip to main content

Semua Peserta KAA Dukung Palestina Merdeka, Jokowi Tersudut Dengan Janjinya



Palestina merupakan satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) yang belum merdeka. Menteri Luar Negeri Palestina, Riyadh al Maliki, yakin semua peserta KAA memberikan dukungan kepadanya.

Pada acara KAA tahun ini, salah satu fokus utama adalah membahas kemerdekaan Palestina. Menlu al Maliki sangat senang mendapat dukungan dari para peserta KAA.

“Kami memiliki dukungan yang kuat dari delegasi Konferensi Asia Afrika. Faktanya, Pemerintah Indonesia dan peserta Konferensi Asia Afrika sudah membuat deklarasi yang salah satunya mendukung kemerdekaan Palestina. Kami berharap Palestina menjadi fokus di acara ini. Dengan situasi ini bisa memberikan dukungan mempermudah menuju jalan kemerdekaan kami,” kata Menlu al Maliki kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (20/4/2015).

Sebagaimana diketahui, penjajahan yang dilakukan Menlu Palestina sudah berlangsung sangat lama. Namun, Menlu al Maliki berharap hal itu segera berakhir dalam waktu dekat ini.

“Tidak. Saya tidak memikirkan ada negara peserta KAA yang menentang kemerdekaan kami. Kami pantas mendapat dukungan kemerdekaan itu sangat normal. Kami tidak mengharapkan apa-apa tapi cukup dukungan untuk kemerdekaan kami. Jadi, saya tidak melihat ada negara yang menghalangi negara kami untuk merdeka,” sambungnya.

“Kita di sini telah mendengar dukungan deklarasi kemerdekaan selama beberapa tahun yang lalu. Saya masih 11 tahun ketika Israel menyerang kampung saya, sekarang saya sudah berusia 60 tahun. Pendudukan adalah aksi teroisme yang sangat buruk. Kita harus fight melawan hal ini,” lanjutnya, demikian Okezone mengabarkan.

Terkait dengan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel, tentu ratusan juta rakyat Indonesia belum bisa lupa akan janji kampanye Jokowi sewaktu Pilpres 2014. Dalam acara debat Pilpres, pasangan Jokowi- Jusuf Kalla ketika berjanji jika menang akan memerdekakan Palestina sebagai kebijakan politik internasionalnya.

Bahkan usai debat pun Jokowi mempertegas komitmennya untuk memerdekakan Palestina.

"Saya dan JK mendukung penuh Palestina menjadi negara merdeka dan mendukung penuh Palestina menjadi anggota penuh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," kata Jokowi usai dalam debat pertama capres.

Tapi, pasca Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014 sampai sekarang, Jokowi seperti lupa akan janjinya itu. Tidak tahu apakah lupa atau memang sengaja lupa.

Kini dengan adanya momentum KAA ke 60 yang berlangsung di Indonesia, Jokowi seperti dipaksa untuk ingat akan janjinya yang sudah dilupakannya, ya janji mau memerdekaan Palestina.

Sementara itu, dalam waktu bersamaan, petisi yang berbunyi: "Menagih Komitmen Jokowi : Momentum #60ThnKAA Rakyat Indonesia Mendukung Palestina Merdeka! #KAAforPalestine" tersebar luas di media sosial dan sudah mencapai ribuan yang ikut tanda tangan.

Bagi pembaca yang mau ikut menanda tangani petisi tersebut, silahkan kunjungi link berikut: Change. Atau bagi Anda yang sudah tanda tangan, maka langkah yang bijak adalah membagikan informasi tersebut kepada teman-teman. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...