Skip to main content

Din Sebut Ekonomi Islam tuk Kemaslahatan Dunia

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin mengatakan sistem ekonomi Islam tak hanya bermanfaat bagi umat Islam. Sistem ekonomi Islam bisa digunakan lebih luas yang menjangkau semua umat agama di dunia.

Din mengemukakan hal tersebut ketika menjadi keynote speech International Conference On Islamic Economics And Financial Inclusion (ICIEFI), di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (24/4).

Konferensi yang digelar program studi Ekonomi Perbankan Islam (EPI/FAI) dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam (EKPI/FE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bekerjasama dengan Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa se-Indonesia (INFAD), Universitas Sains Malaysia (USIM) dan International Institute of Islamic Thought (IIIT) USA ini berlangsung Kamis-Jumat (23-24/4).

Konferensi ini bertujuan untuk mengangkat permasalahan perbankan dan ekonomi serta mengembangkan ekonomi Islam dunia.

Din mengatakan sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi yang saat ini banyak diterapkan di negara-negara maju dan berkembang.

Sebab sistem ekonomi yang dianut banyak negara mengarah pada sistem ekonomi liberal dan kapitalis yang lebih menguntungkan segolongan kecil saja.

Padahal, lanjut Din, sistem ekonomi yang baik itu tidak menguntungkan segolongan kecil orang saja. Tapi juga menguntungkan banyak pihak. Hal inilah yang menurutnya tidak ada di sistem ekonomi liberal dan kapitalis.

“Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, hal itu sudah diatur. Dalam sistem ekonomi Islam tersebut kita diajarkan bagaimana seharusnya menerapkan dan menjalankan perekonomian,” katanya.

Dalam ekonomi Islam sendiri menurut Din, orang-orang diajarkan untuk bagaimana agar antara masyarakat dan pelaku usaha tersebut sama-sama bekerja untuk kemashlahatan bersama. Bukan lagi bekerja untuk kebaikan atau keuntungan yang akan didapat sendiri.

“Jadi sistem ekonomi Islam ini adalah solusi untuk permasalahan kemiskinan saat ini. Karena dengan menjalankannya kita dapat memberikan kemashalahatan bagi umat dunia,” ungkapnya.

Berdasarkan maqoshid syariah, kata Din, tujuan syariah tidak cukup hanya untuk agama sendiri. Tetapi hal yang responsif dan bisa memberikan jawaban terhadap masalah dunia.

Din jmenambahkan penerapan sistem ekonomi Islam tersebut merupakan proyek umat Islam untuk kemashlahatan semua manusia di muka bumi ini. Umat Islamlah menurut Din yang harus menjadi motor penggerak dalam menerapkan sistem ekonomi Islam tersebut.

“Kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan seksama. Jika negara di Asia Timur seperti Tiongkok dan India bisa mandiri dengan sistem ekonominya, sekarang, negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam harus mandiri dengan menerapkan sistem ekonomi Islam,” ujarnya. [Rol]


Comments

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...