Skip to main content

Din Sebut Ekonomi Islam tuk Kemaslahatan Dunia

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin mengatakan sistem ekonomi Islam tak hanya bermanfaat bagi umat Islam. Sistem ekonomi Islam bisa digunakan lebih luas yang menjangkau semua umat agama di dunia.

Din mengemukakan hal tersebut ketika menjadi keynote speech International Conference On Islamic Economics And Financial Inclusion (ICIEFI), di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (24/4).

Konferensi yang digelar program studi Ekonomi Perbankan Islam (EPI/FAI) dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam (EKPI/FE) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bekerjasama dengan Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa se-Indonesia (INFAD), Universitas Sains Malaysia (USIM) dan International Institute of Islamic Thought (IIIT) USA ini berlangsung Kamis-Jumat (23-24/4).

Konferensi ini bertujuan untuk mengangkat permasalahan perbankan dan ekonomi serta mengembangkan ekonomi Islam dunia.

Din mengatakan sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi yang saat ini banyak diterapkan di negara-negara maju dan berkembang.

Sebab sistem ekonomi yang dianut banyak negara mengarah pada sistem ekonomi liberal dan kapitalis yang lebih menguntungkan segolongan kecil saja.

Padahal, lanjut Din, sistem ekonomi yang baik itu tidak menguntungkan segolongan kecil orang saja. Tapi juga menguntungkan banyak pihak. Hal inilah yang menurutnya tidak ada di sistem ekonomi liberal dan kapitalis.

“Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, hal itu sudah diatur. Dalam sistem ekonomi Islam tersebut kita diajarkan bagaimana seharusnya menerapkan dan menjalankan perekonomian,” katanya.

Dalam ekonomi Islam sendiri menurut Din, orang-orang diajarkan untuk bagaimana agar antara masyarakat dan pelaku usaha tersebut sama-sama bekerja untuk kemashlahatan bersama. Bukan lagi bekerja untuk kebaikan atau keuntungan yang akan didapat sendiri.

“Jadi sistem ekonomi Islam ini adalah solusi untuk permasalahan kemiskinan saat ini. Karena dengan menjalankannya kita dapat memberikan kemashalahatan bagi umat dunia,” ungkapnya.

Berdasarkan maqoshid syariah, kata Din, tujuan syariah tidak cukup hanya untuk agama sendiri. Tetapi hal yang responsif dan bisa memberikan jawaban terhadap masalah dunia.

Din jmenambahkan penerapan sistem ekonomi Islam tersebut merupakan proyek umat Islam untuk kemashlahatan semua manusia di muka bumi ini. Umat Islamlah menurut Din yang harus menjadi motor penggerak dalam menerapkan sistem ekonomi Islam tersebut.

“Kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan seksama. Jika negara di Asia Timur seperti Tiongkok dan India bisa mandiri dengan sistem ekonominya, sekarang, negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam harus mandiri dengan menerapkan sistem ekonomi Islam,” ujarnya. [Rol]


Comments

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi