Skip to main content

Ada Ketum PDIP Megawati, Di Kongres PKPI Jokowi Berpidato



Kejadian berbeda dengan kongres PDIP IV yang lalu, dimana Jokowi tidak diperkenankan berpidato. Namun, dalam Kongres Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang berlangsung di Medan ini, Jokowi bisa berpidato sekaligus membuka acara tersebut.

Dilanisr Rol (18/4), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka kongres ke-empat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

Dalam acara tersebut, presiden berkesempatan memberikan pidato pembukaan yang menjabarkan beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti masih tingginya tingkat pengangguran.

"Yang pertama adalah jumlah pengangguran yang masih tinggi di mana pada tahun 2014 masih tercatat sebanyak 7,2 juta orang," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kesempatan tersebut.

Kemudian yang kedua adalah tingkat kemiskinan yang juga masih sangat tinggi di mana pada 2014 masih tercatat sebesar 10,96 persen.

Tantangan yang ketiga adalah kesenjangan sosial antara kaya miskin, barat dan timur yang masih terlihat kesenjangan ekonomi yang sangat besar.

Selanjutnya yang keempat adalah masalah korupsi yang berdasarkan indeks korupsi di ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-enam setelah Singapura, Filipina, Malaysia dan Thailand. "Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah bersama-sama," ujar Presiden Jokowi.

Kemudian kondisi ekonomi yang sangat tidak memungkinkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah, terlebih lagi akhir-akhir ini di mana nilai tukar Rupiah yang masih tertekan oleh Dolar.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD Irman Gusman, Menkumham Yasona Laoli, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto,

Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar hasil munas Ancol Agung Laksono, Mantan Wakil Presiden ke-enam Tri Sutrisno, dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, demikian Rol mengabarkan. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...