Skip to main content

BBM Naik Masak Pertamina Rugi USD $212 Juta?

Malangnya bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang tidak berkompeten, bahkan dunia internasional mulai memberi penilaian bahwa di era kepimpinan jokowi ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah karena banyak janji yang tidak terealisasi. Apakah ini dampak dari prematurnya seorang pemimpin yang mulanya wali kota solo tiba-tiba jadi presiden bisa dibilang ini adalah kagetan, jokowi kaget kali ya?

Aneh belakangan ini harga BBM terus mengalami kenaikan bertahap, sepertinya harga premium perlahan pun akan dikembalikan ke harga Rp 8000/liter, benar-benar membuat bingung. Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menyatakan, baru dua bulan, yakni Januari-Februari 2015 PT Pertamina (Persero) sudah mencetak kerugian hingga 212 juta dollar AS.

“Laba bersih Januari 2015 adalah minus 107 juta dollar AS, dan laba bersih Februari 2015 adalah minus 105 juta dollar AS. Jadi, dua bulan total laba bersih minus 212 juta dollar AS,” kata dia, Selasa (7/4/2015).

Dwi melaporkan, sektor hulu masih mencetak laba besih 130 juta dollar AS, sektor energi baru terbarukan mencetak laba bersih 40,9 juta dollar AS, dan sektor lainnya masih untung 2,5 juta dollar AS, tapi kerugian Pertamina di sektor hilirnya mencapai 386 juta dollar AS.

Dwi menuturkan, kerugian Pertamina juga disebabkan adanya efek beban inventory. Adapun realisasi pendapatan Pertamina pada hingga Februari 2015 mencapai 6,864 miliar dollar AS.

“Kalau dilihat target pendapatan di RKA sebesar 49 miliar dollar AS. Target ini lebih rendah dari realisasi 2014, karena harga jual yang lebih rendah,” ucap Dwi. Sepanjang 2014 lalu, Pertamina berhasil membukukan pendapatan mencapai 71,1 miliar dollar AS.

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...