Jokowi Sudah Tak Pakai Jasa LSI dan Denny JA Tuk Survei, Kenapa?

Presiden Joko Widodo berdialog dengan para pengamat politik yang diundang ke Istana usai makan siang tengah hari tadi (Selasa, 14/4).

Para pakar yang diundang adalah Muhammad Qodari, Ikrar Nusa Bhakti, Hanta Yudha, Nico Haryanto, Philip Vermonte, Thamrin Tamagola, Dodi Ambardi, dan Yunarto Wijaya.

Kepada pengamat politik dari lembaga survei, Jokowi bertanya penelitian mereka tentang kinerja pemerintah.

Indo Barometer misalnya, lembaga survei yang digawangi Muhammad Qodari, baru-baru ini merilis survei soal kinerja kabinet dan tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi dan Jusuf Kalla.

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sejak dilantik Oktober 2014 lalu cenderung menurun ke angka 57,5 persen. Sementara JK sebesar 52,3 persen, demikian dilaporkan Rmol (14/4).

Yang membuat aneh adalah, kenapa Jokowi tidak undang Lingkaran Survei Indonesia (LSI) milik Denny JA? Padahal ketika Pilpres 2014, Denny JA di jadikan tim sukses Jokowi sebagai konsultan politik. Apa hubungan mereka sudah mulai retak, atau memang kontrak sudah habis.

Diketahui, saat ini Denny JA lebih fokus dalam membangun citra Ahok. Beberapa survei sudah di mainkan oleh LSI beberapa waktu yang lalu yang orientasinya menaikkan elektabilitas Ahok. Inikah penyebabnya? Jika iya, maka, sangat di mungkinkan Jokowi dan Ahok akan bertempur di Pilpres 2019 nanti. Wah, rakyat harus waspada nih. [sal]

Baca: Denny JA di jadikan "budak" Tiongkhoa Tuk Pencitraan

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

maidanycom

Search This Blog