Skip to main content

Sepertinya Jokowi dan TNI "Balas Dendam" tuk Saling Mempermalukan



Tidak bisa tidak, betapa fungsi TNI amat sakral keberadaannya bagi negara Indonesia tapi di anggap sepele, bahkan -bisa disebut- dipermalukan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Di saat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) merayakan hari ulang tahun ke-69, 9 April 2015, namun Panglima Tertinggi TNI Presiden Jokowi tidak turut hadir merayakannya. Beliau lebih memilih hadiri acara Kongres PDIP ke IV di Bali.

Tentu saja, kejadian ini sangat naif dan aneh, tapi bisa terjadi. TNI yang menjadi modal pertanahan keamanan Indonesia merasa di nomor dua kan eksistensinya oleh Jokowi. Padahal, kehadiran Jokowi di acara Kongres PDIP IV bisa di bilang tak begitu signifikan. Jangankan mendapat penghormatan, berikan pidato saja, Jokowi tak di perkenankan.

Wajar jika publik menilai, bahwa Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI sudah mempermalukan TNI pada saat itu. Dan yang membuat "gemes" kenapa Jokowi tidak mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk hadir di HUT TNI AU ke 69. Yang terjadi, mereka berdua malah lebih mementingkan PDIP dari pada TNI. Ini sungguh memalukan sekaligus memilukan. Tak tahu bagaimana hancurnya perasaan Korps TNI di kala itu.  

Dan, tampaknya Jokowi tak mau membuat malu TNI tuk kesekian kali. Jokowi pun hadir pada  Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Komando Pasukan Khusus (Kopassus)/ Korps Baret Merah, tanggal 16 April 2015. Dalam acara tersebut, Jokowi dikabarkan akan mendapat Baret Merah Kehormatan dari TNI.

Uniknya, dalam rangka HUT Kopassus kali ini, bukan saja Baret Merah Kehormatan yang akan diterima Jokowi dari Kopassus, yang mewakili TNI AD. Tapi juga sekaligus Baret Marinir mewakili TNI AL, Baret Paskhas dari TNI AU, dan Baret Hitam dari Mabes TNI. Luar biasa.

Menurut beberapa sumber, setelah penyematan baret kehormatan, acara akan diisi gelar pasukan dan demonstrasi prajurit TNI Trimatra.

Nah, dalam acara demonstrasi yang dilakukan TNI, terjadi suatu hal yang memalukan. Pertama, Pesawat Jet F-16 yang meledak lalu terbakar, padahal menurut Kadispen TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto mengungkap, akibat kecelakaan itu pesawat gagal tampil di hadapan Presiden Jokowi yang kini berada Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Jet F-16 dengan penerbang Letkol Pnb Firman itu sejatinya akan melaksanakan Fly Pass bersama 3 pesawat lainnya, yakni TS-1606 pilot Alimi, TS-1608 pilot Andri, dan TS-1610 dengan pilot Gigih.

"Pesawat akan melaksanakan misi Fly Pass pembaretan presiden Joko Widodo dengan rute Halim-Mabes TNI-Halim," kata Kadispen TNI AU, Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (16/4/2015). (Baca, Jet F-16 Pilih Meledak Dari Pada 'Jumpa' Jokowi)

Selain kejadian atau insiden yang memalukan diatas, ada juga insiden yang tak kalah memalukannya, yakni anggota TNI terjatuh dari gedung saat sedang demo menangkap teroris. Anehnya, anggota Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) jatuhnya tepat di depan Presiden Jokowi, "untung tidak mengenai Jokowi," komentar netizen. Hal ini seperti info dari Tempo (16/4) yang merilis judul berita "Anggota Denjaka Jatuh Saat Demo di Depan Jokowi". (Baca, Kronologi Anggota TNI yang terjatuh dari Gedung saat Demo di Depan Jokowi)

Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa disaat acara pengangkatan Jokowi sebagai Warga Kehormatan TNI terjadi 2 hal yang benar-benar memalukan? Jika dalam demo saja sudah tampak tidak profesional, bagaimana jika aksi sesungguhnya? Sungguh terlalu memalukannya.

Terlepas dari semua itu, benang merah yang bisa di ambil adalah, tanggal 9 April 2015 lalu, Presdien Jokowi sudah membuat malu TNI AU karena pilih hadiri Kongres PDIP dari pada datang ke HUT TNI AU ke 69. Lalu, pada 16 April 2015, TNI malah buat insiden memalukan di hadapan Jokowi, yang secara langsung TNI juga mempermalukan Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI. Apatah lagi, kejadian memalukan itu terjadi bertepatan dengan Jokowi mendapat Baret Merah Kehormatan dari TNI. Oh betapa malunya.. 

Apa ini yang disebut bahwa Jokowi dan TNI sedang "balas dendam" tuk saling mempermalukan? Bisa jadi. Dan, mungkin, inilah wujud yang dinamakan keadilan.

[JK Sinaga]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...