Licik, Ahok Tutupi Kinerja Buruk Pemprov DKI Jakarta Pakai Isu Lokalisasi

Bukan tidak mungkin isu lokalisasi pelacuran adalah sebuah upaya Ahok untuk mengalihkan isu lain. Yakni, isu tentang kinerja Pemrovsu DKI Jakarta yang mendapat rapor merah alias bobrok.

Jadi, wacana membangun lokalisasi di Ibu Kota sengaja digulirkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk memancing reaksi publik sehingga terfokus kepada lokalisasi dan lupa mengkritisi kinerja Ahok.

Hal tersebut seperti dilansir Rmol (28/4), bahwa Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris yang mengatakan itu saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 28/4).

"Jadi orang konsentrasinya terpecah. Tingkat kemiskinan menambah, isu reklamasi tertutup jadinya. Menurut saya prostitusi ini hanya wacana yang bikin gaduh memperhatikan kinerja pemprov lainnya," katanya.

Anggota DPD dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta ini juga bilang, seharusnya Ahok lebih dulu membentuk tim sebelum berwacana. Dia harus memikirkan secara matang dengan membentuk tim ahli atau konsultan mengenai urgensi lokalisasi. Kalau begini, Ahok, dinilainya tidak lebih dari seorang anak kecil yang berbicara mencla mencle

"Sewa tim ahli konsultan, Jakarta itu prostitusi penyebarannya sudah seperti apa. Jangan asal jeplak tanpa ada kajian. Alasannya apa kenapa, jadi tidak seperti anak kecil ngomong asal ngawur aja," tandasnya, demikian Rmol. [sal]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog