Skip to main content

Budi Gunawan Jadi Wakapolri, Sedang Abraham Samad Terancam Masuk Bui



Inilah yang terjadi di republik Indonesia. Lika liku perjalanan Komjen Budi Gunawan (BG) mulai dari Calon Kapolri, namun gagal karena dalam waktu bersamaan KPK -yang ketika itu di ketuai Abraham Samad- menetapkan Budi jadi tersangka.

Langkah pra peradilan pun di tempuh BG yang akhirnya Majelis Hakim memulihkan kembali nama BG dari status tersangka. Proses hukum BG pun kemudian dilimpahkan KPK ke pihak kepolisian.

Meski nama BG secara hukum sudah bersih, namun Presiden Jokowi tidak serta merta melantiknya menjadi Kapolri. Publik bertanya, termasuk para politisi PDIP, "Calon yang kami setujui (Budi Gunawan) dulu dikemanakan?," tanya salah satu anggota DPR RI.

Bukan malah lekas melantik BG, Presiden Jokowi malah membatalkan pelantikan BG dan beralih menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti menjadi Kapolri pada hari Jumat, 17 April 2015.

Nah, berselang lima hari dari tanggal 17 April 2015, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan resmi dilantik menjadi Wakil Kepala Polri oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di ruang Rupatama Polri, Rabu, 22 April 2015.

Mantan Kepala Lemdik Polri itu mengisi jabatan Wakapolri menggantikan Jenderal Badrodin yang naik jabatan menjadi Kapolri.

Kapolri Jenderal Badrodin mengklaim, penunjukan Budi Gunawan sebagai Wakapolri sudah melalui proses Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yang dilakukan sejak dia dilantik menjadi Kapolri.

Sidang Wanjakti yang dihadiri para petinggi Polri itu telah mempertimbangkan sosok Budi Gunawan yang sempat kontroversial, pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kemudian digugurkan oleh praperadian, dan disebut memiliki rekening gendut. Bagi Wanjakti, Budi Gunawan adalah calon terbaik Wakapolri.

"Sudah dibahas bersama dan sudah diputuskan dan itu yang menurut internal seluruh Wanjakti ini terbaik," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dilansir Vivanews (22/4).

Artinya, Komjen Polisi Budi Gunawan sah jadi Wakapolri. Lalu bagaimana dengan nasib Abraham Samad yang mentersangkakan BG?

Pasca menjadi tersangka dan non aktif dari pimpinan KPK, kini Abraham Samad di kabarkan belum masuk bui (penjara). Tapi menurut pantauan, Samad sekarang tinggal dirumah mertua.

Dilansir Tribunnews, "Saya menghabiskan waktu di rumah Mertua di Bandung," ujar Samad di LBH, Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Samad tidak menjelaskan alasannya tidak pulang ke Makassar.

Hanya saja ia menuturkan tinggal di Bandung bersama istrinya, Indriana Kartilka.

"Enggak (ke Makasar), saya di rumah Mertua bersama Istri saya," tuturnya.

Belum ada kabar terbaru terkait kasus hukum yang menimpa pria asal Makasar tersebut. Apakah akan berlangsung dan berakhir masuk bui, belum bisa di pastikan. Cuma, ancaman Samad untuk masuk bui bisa saja selalu mengintainya kapan saja.

Ya, itulah nasib berbeda antara Budi Gunawan dengan Abraham Samad. Entah siapa yang benar dan siapa tentu tak akan pernah selesai untuk di bahas. Baiknya, semua rakyat Indonesia mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Jabatan tidak selamanya, bukan? [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...