Skip to main content

Betapa Munafiknya Australia dalam Kasus Hukuman Mati Duo Bali Nine



Hampir semua tulisan tentang eksekusi Bali Nine di media Australia memojokan Indonesia, dan memperlihatkan simpati untuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Namun, tidak dengan tulisan Jon Donnison di BBC Australia.

Donnison, dalam tulisan Does Australia have double standards for Bali Nine duo? memberi pemahaman soal sikap Negeri Kanguru dan Barat, yang kerap menganggap warganya tidak layak dihukum di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, atau di negara lain dengan sistem hukum yang dituduh korup.

Chan dan Sukumaran telah lama diicar polisi Australia. Keduanya ditangkap polisi Indonesia tahun 2006, ketika mencoba menyelundupkan narkoba dari Bali ke Australia.

Donnison menulis; Bayangkan jika saat itu Chan dan Sukumaran berhasil membawa 8,3 kilogram heroin itu ke Australia, berapa besar kontribusi keduanya terhadap kehancuran banyak orang.

Pencandu narkoba remaja, tulis Donnison, mungkin ditemukan tewas di gang-gang, dengan jarum tergantung di lengan, atau mereka mati tersedak, lalu keluarga mereka berduka.

Chan dan Sukumaran tidak peduli akan semua itu. Keduanya hanya tahu uang. Mereka tidak peduli risiko narkoba untuk generasi masa depan.

Mereka siap menyelundupkan narkoba dari negara yang terkenal dengan perlakuan kasar para bandar, dengan risiko dieksekusi. Pada saat itu, hukuman yang layak bagi Chan dan Sukumaran adalah mati.

Setelah divonis mati, Chan dan Sukumaran menghuni Penjara Kerobokan Bali. Selama di penjara keduanya menjadi berbeda. Chan banyak menghadiri misa di gereja. Sukumaran membagi kemampuannya.

Rincinya, Sukumaran mengajar filsafat, Bahasa Inggris, dan desain grafis, ke sesama tahanan. Semua itu berlangsung selama lebih delapan tahun.

Ketika keduanya harus menjalani eksekusi di depan regu tembak, simpati bermunculan. Tidak hanya di Australia, tapi juga Indonesia.

Meski demikian, di setiap negara di dunia, orang setuju gembong narkoba harus dihukum berat dan untuk waktu yang lama. Namun, dalam kasus Chan dan Sukumaran, ada standar ganda yang dimainkan Australia.

Di masa lalu, Australia kerap memprotes jika warganya dihukum mati. Tahun 1993, misalnya, Malaysia mengeksekusi pedagang heroin Australia Michael McAuliffe. Sebelumnya, tahun 1986, Malaysia juga mengeksekusi Kevin Barlow dan Brian Chambers.

Singapura menggantung Nguyen Van Tuong, WN Australia keturunan Vietnam, tahun 2005 setelah tertangkap dengan heroin terikat di tubuh.

Menurut Donnison, selalu menjadi asumsi di Barat bahwa orang asing yang dihukum di negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tidak bersalah, karena sistem peradilan dan kepolisian di negara-negara itu korup.

Dalam kasus Chan dan Sukumaran, Australia berani melancarkan tuduhan bahwa hakim di Indonesia menawarkan keringanan hukuman dengan imbalan suap 102 ribu dolar AS.

Di sisi lain, Australia tidak berteriak-teriak ketika warga non-Australia dieksekusi di ketiga negara ini. Tidak mencemooh AS yang kerap menggantung dan mendudukan penjahat di kursi listrik, atau mencibir Tiongkok yang kerap menghukum mati warganya dan orang asing.

Australia menjalin hubungan erat dengan Indonesia, Jepang, dan Tiongkok -- tiga negara yang menerapkan hukuman mati. Canberra akan kesulitan mendikte Jepang dan Tiongkok, tapi kini mereka juga gagal mendikte Indonesia.

Canberra menarik duta besar dari Jakarta. Donnison yakin itu tidak akan lama. Kedua negara memiliki hubungan saling membutuhkan. Australia butuh Indonesia untuk mencegah imigran memasuki wilayahnya.

Simpati untuk Chan dan Sukumaran dipastikan akan lenyap setelah keduanya masuk liang lahat. Setelah itu, tunggu sekian bulan dan Indonesia bisa mengeksekusi pejahat dari negara lain tanpa mendengar Australia teriak-teriak. [sal/inilah]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...