Skip to main content

Presiden Jokowi Naik Mobil Limosine Asal Usulnya "Tak Jelas"?



Publik di kejutkan dengan gaya terbaru mobil terbaru Presiden Jokowi. Kabar yang beredar Jokowi menaiki mobil Limosine Mercedes Benz S 600 di acara Konfrensi Asia Afrika ke 60. Dan ternyata, bukan rakyat biasa -saja- yang terkejut, seorang anggota DPR RI pun kaget juga. Bahkan sampai bertanya darimana uangnya Jokowi beli mobil Limosine tersebut.

Dilansir dari laman Nawaberita (23/4),  Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku tidak tahu asal usul mobil-mobil mewah limoisin mercedes benz yang digunakan Presiden Jokowi dan juga tamu-tamu negara dalam acara Konfrensi Asia Afrika (KAA). Menurutnya kalau mobil tersebut adalah pembelian pemerintah maka hal itu sungguh akan menyakitkan hati rakyat Indonesia.

“Saya tidak tahu dari mana asal mobil tersebut, apakah dibeli, disewa, dihibahkan atau dari mana. Yang jelas mobil tersebut sungguh bagus sekali dan sangat mewah. Kalau ini dibeli dari uang negara tentunya ini akan menyakitkan hati rakyat yang saat ini harus menghadapi kehidupan yang berat akibat kenaikan BBM dan lain-lainnya,” ujar Fadli Zon kepada wartawan, disela-sela konferensi parlemen Asia-Afrika, di Gedung DPR, Kamis (23/4).

Fadli pun mengaku tidak tahu apakah mobil tersebut termasuk mobil yang dibeli dari anggaran yang ditanda tangani Jokowi sendiri untuk membeli uang mobil-mobil para pejabat negara. ”Kalau yang untuk pejabat negara seperti anggota DPR yang dikasih uang muka kan sudah dibatalkan oleh Presiden sendiri. Kalau untuk mobil itu tidak dibatalkan saya tidak tahu,” imbuhnya.

Waketum Partai Gerindra ini sangat menyayangkan sikap Jokowi yang sejak dari menjadi walikota Solo mendukung pengembangan mobil nasional Indonesia, tapi di tengah jalan justru mempromosikan mobil nasional Jerman. ”Yah termasuk saat kampanye menggunakan Bajaj segala macam, setelah jadi presiden malah lebih mewah dari presiden-presiden sebelumnya,” tegasnya.

Atas hal itu, Fadli menyamakan Jokowi dengan Manta Presiden Amerika Serikat, George W Bush yang ketika kampanye menjanjikan untuk menurunkan pajak namun setelah menjadi presiden justru menaikkan pajak.

”Mungkin alasan yang digunakan Jokowi sama dengan yang digunakan George Bush. Campaingn is one thing, but government is another thing atau kampanye itu satu hal, tapi ketika memerintah maka itu hal lain lagi,” tandasnya.

Seperti diketahui di hari terakhir KAA ini, Presiden Jokowi datang ke DPR menggunakan mobil Mercedes Benz S 600 Limousine, termasuk beberapa kepala negara. Dalam situs-situs penjualan mobil di Jerman, jenis kendaraan S600 yang tidak anti peluru dan bukan limousine harganya sekitar 400 ribu Euro atau sekitar Rp 6 miliar.

Sementara mobil yang digunakan Jokowi kalau mengikuti standar international tentunya adalah mobil tahan peluru dan ini dari jenis Limousine yang badanya panjang, harganya tentu di atas itu semua. Mobil jenis ini diproduksi dan dijual terbatas yaitu hanya 30.000 unit untuk seluruh dunia. [sal/nb]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...