Skip to main content

Dulu Aneis Kritik Prabowo Ucap Bocor, Kini Anies Dikritik Soal Bocor Soal UN



Ya, dulu, saat Prabowo Subianto ketika acara Debat Pilpres 2014 sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) punya potensi bocor setiap tahun dengan angka yang besar. Tentunya, bicara APBN, maka akan bicara terkait anggaran yang memang masuk APBN maupun yang tidak dimasukkan. Anggaran yang dimasukkan, dalam penggunaannya bisa saja alami kebocoran akibat salah pengelolaan dari aparatur. Sedang sumber anggaran yang tidak masuk ke APBN, semua sepakat itulah yang benar-benar sudah bocor duluan.

Nah, ketika itu Anies Baswedan yang sebagai Tim Sukses pasangan Jokowi-Jusuf Kalla berikan kritik kepada Prabowo terkait isu bocornya APBN.

"Bayangkan, belanja gaji pegawai negeri Indonesia mulai dari PNS, ABRI, POLRI dan pejabat negara tahun 2014 tercakup di angka Rp 275,8 trilliun per tahun. Kalau ada pernyataan kebocoran Rp. 1.000 triliun artinya hampir empat kali gaji tahunan mereka. Orang yang paham anggaran pasti heran mendengar angka ini," jelas Anies yang diterima merdeka.com beberapa waktu lalu.

Terlepas benar atau tidak kritik yang di berikan Anies kepada Prabowo, kini masalah bocor ternyata dialami oleh Anies Baswedan sendiri. Bocornya soal Ujian Nasional (UN) 2015 terjadi lagi ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar & Menengah dan Kebudayaan di era Presiden Jokowi. Padahal masalah bocor soal UN adalah penyakit hampir setiap tahun, kenapa bisa terjadi lagi? Disini kita bingungnya. Sekelas Anies Baswedan tak bisa mengantisipasi masalah kebocoran soal UN.

Yang perlu diingat, masalah ini bukan cuma masalah kebocoran soal, tapi juga kebocoran uang negara juga yang bersumber dari APBN. Hal ini seperti pernyataan Jusuf Kalla yang meminta UN diulang dan percetakan atau orang yang membocorkan soal diberi sanksi.

"Diberikan sanksi yang besar kepada orang itu dan sanksi yang besar kepada percetakan. Kalau percetakan berbuat itu, maka tidak lagi dikasih pekerjaan. Kalau perlu harus bayar kerugian negara. Termasuk kerugiannya, uji ulang dibayar percetakan kalau memang terbukti. Ini bisa ditelusuri," jelas Kalla, dilansir ROL (16/4).

Sedang Anies langsung mendadak sibuk menghadapi masalah kebocoran soal UN, dari surati sampai telepon Google. Kemudian Anies meminta semua pihak melaporkan tindak kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional ke polisi.

Itulah kira-kira yang dialami Anies Baswedan saat ini. Jika dulu Anies sibuk mengkritik pernyataan Prabowo terkait soal bocornya APBN, kini tampaknya Anies harus disibukkan dengan kebocoran soal UN yang sejatinya juga kebocoran uang negara. Selain itu, publik pun sepertinya boleh memanfaatkan bocornya soal UN untuk mengkritik Anies.

Dilaman Facebook, netizen menuliskan kritik untuk Menteri Anies sebagai berikut:

"Ternyata Ente sama aja Nis, UN Bocor sejak minggu lalu baru tadi telepon Google? Dulu Ikut Menyusun Kurikulum 2013 tapi setelah berkuasa malah dihentikan dan kembali kekurikulum yang lama. Aneh ada orang berpendidikan tinggi tapi hobi jilat ludahnya sendiri. Kalau ente Gentle mundur secepatnya karena yg paling bertanggung jawab atas bocornya UN adalah Menteri Pendidikan?," tulis akun Mufi Fihir. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...