Lagi, Alasan Kenapa Badrodin Haiti Tak Punya Integritas Jadi Kapolri

Sebelumnya publik sudah tahu, bahwa Komjen Badrodin Haiti di duga sebagai pelanggar HAM berat di Poso, Sulawesi Tenggara. Hal ini di kuatkan dengan pernyataan warga Poso sendiri.

Jodi, warga Muslim Poso melalui pesan singkat kepada Panjimas.com pada Jum’at (20/2/2015) mengungkapkan bahwa saat Badrodin Haiti menjabat sebagai Kapolda Sulteng telah berlaku diskriminatif terhadap warga Muslim Poso. (Baca, Warga Poso: Saat Badrodin Haiti Kapolda Sulteng, Muslim Poso Banyak Disiksa & Dibantai)

Rasanya tak cukup sampai disitu, seorang aktivis yang peduli kasus - kasus HAM pun menulis rekam jejak Badrodin di Poso. Atas tulisannya itu, meminta Jokowi - Jusuf Kalla mempertimbangkan kembali pengangkatan Komjen pemilik rekening gendut itu jadi Kapolri. (Baca, Tolak Badrodin Haiti Pembatai Muslim Poso Jadi Kapolri)

Nah, selain isu HAM di atas, Badrodin pun di nilai tidak layak dari sisi yang berbeda.

Laman Rol mengabarkan, Indonesian Institute for Developmeny and Democracy atau Inded meragukan integritas dan kapasitas Komjen Pol Badrodin Haiti untuk menjadi Kapolri karena beberapa hal.

Peneliti Inded Arif Susanto mengatakan salah satu hal yang diragukan adalah penunjukkan Badroddin Haiti tidak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis transaksi keuangannya.

"Kami meragukan integritas dan kapasitasnya hingga beliau mampu membuktikan sebaliknya. PPATK tidak dilibatkan sehingga kekayaan Badrodin tidak terverifikasi asal-usulnya," katanya, Jumat (20/1).

Faktor lainnya, lanjutnya, ketika Badrodin menjabat Plt Kapolri, yang bersangkutan tidak tahu apa yang dilakukan Kepala Bareskrim Mabes Polri.

Dia mencontohkan Badrodin tidak tahu ada upaya pengambilan dokumen KPK yang dilakukan bawahannya.

"Tindakan itu mengarah pada pembangkangan sehingga memungkinkan terjadinya instrumentalisasi Polri," katanya.

Arif menegaskan Presiden Joko Widodo bersama DPR berkewajiban menemukan kapolri yang tingkat integritasnya optimum dan tingkat komprominya minimum.

Dia mengatakan presiden dan DPR juga memiliki kewenangan serta tugas besar untuk membersihkan Kepolisian dari upaya instrumentalisasi.

"Polri harus dikembalikan untuk melayani dan melindungi masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan isu rekening gendut mantan Kapolda Sumut itu, yang juga fantastis, silahkan baca: Gendut Juga Rekening Badrodin

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog