Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Anggaran Negara Akan Lebih Banyak 'Bocor'

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan balik lagi berkantor ke Istana Negara Jakarta.

"Pak Jokowi, demi penghematan anggaran negara, pulanglah ke Istana Jakarta," kata Direktur Centre For Budget Anggaran (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada redaksi, Minggu (22/2).

Menurut dia, dengan sekarang berkantor di Istana Negara Bogor, dan mengadakan rapat kerja dengan para menteri serta menerima tamu kenegaraan di sana, akan berakibat pada double dan pemborosan anggaran.

Untuk diketahui bahwa alokasi anggaran penyelenggaraan pengelola Istana Kepresidenan Bogor hanya sebesar Rp 26.8 miliar. Alokasi anggaran ini bukan disiapkan untuk membuka kantor atau mengadakan rapat kenegaraan untuk tiap hari. Tapi, kalau Jokowi tetap ngotot membuka kantor kepresidenan di Istana Bogor maka alokasi anggaran bisa kemungkinan habis dengan cepat sekali.

"Kalau alokasi anggaran sebesar Rp 26.8 miliar habis, maka kemungkinan akan dipakai juga alokasi anggaran penyelenggara pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp.70.9 miliar," ungkapnya.

Dengan begitu jelas Uchok, maka anggaran yang ada di Istana Kepresidenan Bogor dan Jakarta, akan double. "Coba pak Jokowi berkantor di Jakarta saja, maka alokasi anggaran yang ada pada Istana Bogor, tidak akan terpakai, dan menjadi penghematan anggaran negara," ujarnya.

Selain double anggaran, lanjut Uchok, bila berkantor dan mengadakan rapat rapat di Istana Bogor, akan berdampak pada pemborosan anggaran atau akan menguras anggaran pada setiap kementerian. Sebagimana diketahui jarak dari Jakarta-Bogor 70 Km. Bila seorang menteri memakai mobil merek Crown Royal Salon akan menghabiskan bahan bakar minyak pulang pergi sebanyak 24 liter.

"Dengan harga pertamax persatu liter sebesar Rp 8.800. Maka, akan menghabiskan anggaran untuk 34 menteri sebanyak Rp 7.180.800 sekali rapat," bebernya.

Kemudian, kalau para menteri mengadalan rapat di Jakarta, maka tidak akan dapat uang harian perjalanan dinas dan uang representasi. Tapi karena rapat kota Bogor, bagian wilayah Jawa Barat, maka para menteri akan dapat uang uang harian perjalanan dinas dan uang representas, untuk 34 menteri sebanyak 23.120.000 untuk sekali rapat.

"Jadi simulasi di atas, secara total anggaran 34 menteri untuk pulang pergi Jakarta-Bogor, dan uang harian perjalanan dinas serta uang representasi akan menghabiskan sebesar Rp 30.300.800. Kemudian, kalau dalam satu bulan, ada empat kali rapat antara menteri dengan presiden, maka pemerintah melakukan pemborosan anggaran sebesar Rp 121.203.200. Padahal kalau rapat di Jakarta, Presiden Jokowi bisa menghemat anggaran sebesar Rp 121 juta perbulan," demikian Uchok. [rmol]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog