Ahok mengaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kecolongan pada APBD DKI 2014. Karena saat itu, penerapan sistem e-budgeting untuk penganggaran belum dilakukan secara penuh. Dia juga bilang, anggaran untuk UPS juga masuk dalam draft APBD 2015. Nilainya termasuk dalam anggaran siluman yang disebut Ahok mencapai Rp 12,1 triliun.
Usai bertemu Jokowi, Ahok pun tiba di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 16.55 WIB tadi (Jumat, 27/2).
Ahok yang tampak mengenakan kemeja putih tangan panjang itu terlihat ditemani sejumlah staf dan ajudannya. Mereka menumpang mobil Toyota Land Cruiser hitam berplat nomor B 1966 RFR.
Mereka menyambangi KPK untuk melaporkan adanya dugaan penyelewengan pengadaan unit Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang disebutkan dalam APBD 2014 nilai pengadaannya mencapai Rp 5,8 miliar per unit UPS. (Baca, Ahok Sibuk Selamatkan Uang 12 T, Gaji Petugas Kebersihan 2.4 Juta Tak terselamatkan)
"(Bukti) bawa semua. Ini bukti yang kita bawa bukti yang ditandatangani DPRD semua. Kami temukan ini menyimpang dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara) yang kami tanda tangani," terang dia.
Bukti-bukti itu tak dibeberkan secara rinci oleh Ahok. Tapi, dia pastikan bukti yang dibawanya ini menunjukan jelas terjadinya penyimpangan. "Ini bukti sangat jelas. Biar KPK saja yang melakukan penyidikan semua bukti-bukti ini," tandasnya.
KPK sendiri melalui pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti dugaan adanya penyelewengan pengadaan unit-unit Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang disebutkan dalam APBD 2014 nilai pengadaannya mencapai Rp 5,8 miliar per unit UPS.
"Silahkan Pak Ahok kalau mau melapor ke KPK, kami siap menindaklanjuti," kata Johan Budi SP saat dikontak siang tadi, seperti dilansir Rmol.
Ketua DPRD Dukung Langkah Ahok Melapor ke KPK
Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dikabarkan mendukung langkah Gubernur Ahok melaporkan polemik APBD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu (melaporkan APBD ke KPK) lebih baik," ujarnya saat dihubungi, Jumat (27/2).
Prasetyo yakin dengan laporan ini akan diketahui siapa oknum yang memanfaatkan APBD selama ini. Selain itu dapat diketahui juga nama-nama anggota legislatif serta eksekutif yang bermain dan mengakibatkan kerugian negara.
"Dengan laporan semacam ini jadi semakin terang benderang persoalan APBD ini," tukasnya, seperti dilansir Rmol Jakarta.
Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cuma oknum DPRD saja yang bermain jika tuduhan Ahok benar? Apakah tidak ada pejabat bawahan Ahok yang juga terlibat? Ayo KPK telusuri dengan adil, jangan main tebang pilih. [sal]