Skip to main content

[Terkait Anggaran Siluman 12,1 T] Ahok Adukan DPRD ke KPK, Ketua DPRD : Itu Lebih Baik

Ahok sebelumnya menyatakan akan melaporkan dugaan mark up terkait pengadaan unit UPS untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang nilai pengadaannya di APBD DKI 2014 mencapai Rp 5,8 miliar per unit UPS. Kini, Ahok mengaku masih mengumpulkan data-data pendukung untuk melakukan pelaporan itu.

Ahok mengaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kecolongan pada APBD DKI 2014. Karena saat itu, penerapan sistem e-budgeting untuk penganggaran belum dilakukan secara penuh. Dia juga bilang, anggaran untuk UPS juga masuk dalam draft APBD 2015. Nilainya termasuk dalam anggaran siluman yang disebut Ahok mencapai Rp 12,1 triliun.

Usai bertemu Jokowi, Ahok pun tiba di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 16.55 WIB tadi (Jumat, 27/2).

Ahok yang tampak mengenakan kemeja putih tangan panjang itu terlihat ditemani sejumlah staf dan ajudannya. Mereka menumpang mobil Toyota Land Cruiser hitam berplat nomor B 1966 RFR.

Mereka menyambangi KPK untuk melaporkan adanya dugaan penyelewengan pengadaan unit Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang disebutkan dalam APBD 2014 nilai pengadaannya mencapai Rp 5,8 miliar per unit UPS. (Baca, Ahok Sibuk Selamatkan Uang 12 T, Gaji Petugas Kebersihan 2.4 Juta Tak terselamatkan)

"(Bukti) bawa semua. Ini bukti yang kita bawa bukti yang ditandatangani DPRD semua. Kami temukan ini menyimpang dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara) yang kami tanda tangani," terang dia.

Bukti-bukti itu tak dibeberkan secara rinci oleh Ahok. Tapi, dia pastikan bukti yang dibawanya ini menunjukan jelas terjadinya penyimpangan. "Ini bukti sangat jelas. Biar KPK saja yang melakukan penyidikan semua bukti-bukti ini," tandasnya.

KPK sendiri melalui pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti dugaan adanya penyelewengan pengadaan unit-unit Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang disebutkan dalam APBD 2014 nilai pengadaannya mencapai Rp 5,8 miliar per unit UPS.

"Silahkan Pak Ahok kalau mau melapor ke KPK, kami siap menindaklanjuti," kata Johan Budi SP saat dikontak siang tadi, seperti dilansir Rmol.

Ketua DPRD Dukung Langkah Ahok Melapor ke KPK

Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dikabarkan mendukung langkah Gubernur Ahok melaporkan polemik APBD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu (melaporkan APBD ke KPK) lebih baik," ujarnya saat dihubungi, Jumat (27/2).

Prasetyo yakin dengan laporan ini akan diketahui siapa oknum yang memanfaatkan APBD selama ini. Selain itu dapat diketahui juga nama-nama anggota legislatif serta eksekutif yang bermain dan mengakibatkan kerugian negara.

"Dengan laporan semacam ini jadi semakin terang benderang persoalan APBD ini," tukasnya, seperti dilansir Rmol Jakarta.

Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cuma oknum DPRD saja yang bermain jika tuduhan Ahok benar? Apakah tidak ada pejabat bawahan Ahok yang juga terlibat? Ayo KPK telusuri dengan adil, jangan main tebang pilih. [sal]

Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more