Skip to main content

Ahok Mau Selamatkan Uang 12 T, Selamatkan Gaji Petugas Kebersihan DKI Rp 2,4 Juta Aja Tak Mampu

Begitulah Ahok, sebelumnya gaji Cleaning Service balai kota DKI Jakarta yang tertunggak 2 bulan. Kini gaji pertugas kebersihan, besok tidak tahu lagi. Kabarnya Ahok mau selamatkan "dana siluman" 12 T yang membuat hubungannya memanas dengan PDIP. Tapi yang aneh, kenapa gaji yang cuma Rp. 2,4 juta tidak bisa di selamatkan, ya?

Tiga orang pekerja harian lepas (PHL) kebersihan dari Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara jadi mengeluh. Pasalnya,  sejak Januari 2015 hingga kini, Kamis (26/2), belum juga menerima gaji sebesar Rp 2,4 juta. Kesulitan dan bingung pun mereka alami untuk cari cara membiayai keluarganya di rumah.

Saat diwawancarai Warta Kota yang di lansir Tribunnews, di Jalan Berdikari, Koja, Jakarta Utara, Tasun (43), warga Jalan Mustopa, Kelurahan Rawa Badak RT05/01, Koja, Jakarta Utara menuturkan keluhannya. Ia mengeluh, gaji yang ia harapkan belum kunjung datang, membuatnya harus menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

"Saya belum gajian udah dua bulan, untungnya saya punya motor bebek di rumah. Saya minta izin ke suami untuk gadaikan BPKB motor. Saya pinjam Rp 3 juta, ya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau nungguin gaji, sampai kapan?" ucap wanita yang sudah dikaruniai empat anak ini.

Dua orang teman Tasun, Samen (50), warga di Swasembada Barat 15, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok Jakarta Utara, dan Uci (19), warga di Kawasan Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan hal sama, terkait belum menerima gaji selama dua bulan.

Sembari menyapu jalan dan memungut sampah plastik di Jalan Berdikari, Samen mengaku pusing, harus membayar utang piutangnya ke tetangganya yang sudah mencapai Rp 2 juta.

"Ya menghidupi keluarga ya saya kan. Anak saya udah pada nikah dua-duanya. Saya sama istri saya aja di rumah. Dapur gimana mau ngepul kalau duitnya gak ada. Gajian juga belum. Terpaksa ngutang kanan-kiri rumah," ungkapnya sambil memegang jidatnya.

Sementara itu, Uci mengaku pasrah dan terus menunggu kepastian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait gaji yang hingga kini belum juga turun. Ia juga mengaku pusing, lantaran sudah mengambil kredit motor bebek baru.

"Mana baru ngambil motor baru mas. Cicilannya 600-an ribu per bulan. Dua bulan ini beloman bayar saya. Belum ngehidupin adek saya di rumah, belum lagi orangtua, haduh. Tolong untuk pemerintah, kami minta dipercepat gaji turun. Jangan seperti ini. Kami juga manusia.

Menanggapi hal itu, Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara, Bondan Diah Ekowati menuturkan tempo satu dua hari, gaji PHL akan turun.

"Jadi proses pencairan anggaran sedang berjalan terkait penggajian PHL. Insya Allah dalam jangka waktu satu atau dua hari ini sudah bisa langsung dilihat di rekening masing-masing PHL," ungkapnya. [sal]
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more