Ahok Mau Selamatkan Uang 12 T, Selamatkan Gaji Petugas Kebersihan DKI Rp 2,4 Juta Aja Tak Mampu

Begitulah Ahok, sebelumnya gaji Cleaning Service balai kota DKI Jakarta yang tertunggak 2 bulan. Kini gaji pertugas kebersihan, besok tidak tahu lagi. Kabarnya Ahok mau selamatkan "dana siluman" 12 T yang membuat hubungannya memanas dengan PDIP. Tapi yang aneh, kenapa gaji yang cuma Rp. 2,4 juta tidak bisa di selamatkan, ya?

Tiga orang pekerja harian lepas (PHL) kebersihan dari Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara jadi mengeluh. Pasalnya, sejak Januari 2015 hingga kini, Kamis (26/2), belum juga menerima gaji sebesar Rp 2,4 juta. Kesulitan dan bingung pun mereka alami untuk cari cara membiayai keluarganya di rumah.

Saat diwawancarai Warta Kota yang di lansir Tribunnews, di Jalan Berdikari, Koja, Jakarta Utara, Tasun (43), warga Jalan Mustopa, Kelurahan Rawa Badak RT05/01, Koja, Jakarta Utara menuturkan keluhannya. Ia mengeluh, gaji yang ia harapkan belum kunjung datang, membuatnya harus menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

"Saya belum gajian udah dua bulan, untungnya saya punya motor bebek di rumah. Saya minta izin ke suami untuk gadaikan BPKB motor. Saya pinjam Rp 3 juta, ya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau nungguin gaji, sampai kapan?" ucap wanita yang sudah dikaruniai empat anak ini.

Dua orang teman Tasun, Samen (50), warga di Swasembada Barat 15, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok Jakarta Utara, dan Uci (19), warga di Kawasan Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan hal sama, terkait belum menerima gaji selama dua bulan.

Sembari menyapu jalan dan memungut sampah plastik di Jalan Berdikari, Samen mengaku pusing, harus membayar utang piutangnya ke tetangganya yang sudah mencapai Rp 2 juta.

"Ya menghidupi keluarga ya saya kan. Anak saya udah pada nikah dua-duanya. Saya sama istri saya aja di rumah. Dapur gimana mau ngepul kalau duitnya gak ada. Gajian juga belum. Terpaksa ngutang kanan-kiri rumah," ungkapnya sambil memegang jidatnya.

Sementara itu, Uci mengaku pasrah dan terus menunggu kepastian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait gaji yang hingga kini belum juga turun. Ia juga mengaku pusing, lantaran sudah mengambil kredit motor bebek baru.

"Mana baru ngambil motor baru mas. Cicilannya 600-an ribu per bulan. Dua bulan ini beloman bayar saya. Belum ngehidupin adek saya di rumah, belum lagi orangtua, haduh. Tolong untuk pemerintah, kami minta dipercepat gaji turun. Jangan seperti ini. Kami juga manusia.

Menanggapi hal itu, Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara, Bondan Diah Ekowati menuturkan tempo satu dua hari, gaji PHL akan turun.

"Jadi proses pencairan anggaran sedang berjalan terkait penggajian PHL. Insya Allah dalam jangka waktu satu atau dua hari ini sudah bisa langsung dilihat di rekening masing-masing PHL," ungkapnya. [sal]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog