Prestasi 100 Hari Kerja Ahok : "Kemacetan Ibukota Jakarta Kian Parah"

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), belum mampu menyelesaikan permasalahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan hingga memasuki tahun ketiga sejak menjadi wakil dan 100 hari menjabat. Padahal sepeda motor sudah di larang berkendara di jalan tertentu, tapi yang namanya macet masih saja terjadi.

"Justru kemacetan dan kerusakan jalan kian hebat, sehingga mengganggu aktivitas dan mematikan kreatifitas masyarakat. Akibatnya produktivitas masyarakat tidak maksimal," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, beberapa saat lalu (Jumat, 27/2), seperti dilansir Rmol.

Bahkan, ungkap Edison, Ahok belum memiliki terobosan baru yang bisa menjadi solusi efektif untuk mencairkan kemacetan di Ibukota Jakarta. Pemerintahan Ahok hanya melaksanakan konsep-konsep pemerintahan sebelumnya, terutama program Gubernur Sutiyoso. Sebaliknya, Ahok justru membuat kebijakan yang menambah kesulitan warga untuk melakukan aktivitas lewat Pergub No 195 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan Medan Merdeka Barat-Thamrin.

Seharusnya, Edison mengingatkan, pemerintahan Ahok mengetahui bahwa lalu lintas dan angkutan jalan itu merupakan sarana yang sangat penting dalam mendukung pembangunan semua bidang. Bahkan, lalu lintas adalah urat nadi kehidupan dan cermin budaya serta potret modren sebuah bangsa. Apabila lalu lintas dan angkutan jalan tidak baik, akan berdampak buruk pada aktivitas dan kreatifitas masyarakat. Jika kemacetan tidak segera bisa ditangani, maka warga Jakarta akan mengalami stress hebat.

Menurut Edison, pihaknya kecewa terhadap kinerja pemerintahan Ahok yang hingga kini belum mampu mewujudkan angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru Ibukota dan bisa menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

"Kita kecewa, Ahok belum bekerja maksimal untuk mewujudkan transportasi umum yang terintegrasi dan menjamin Kamseltibcar," ujar Edison, sambil mengatakan warga Jakarta berharap pemerintahan Ahok segera mewujudkan transportasi umum yang layak dan baik, dan bukan sekedar bersikap arogan dan suka menantang pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap kebijakannya.

"ITW juga menyarankan agar pembangunan rumah susun atau pemukiman baru, harus disertai dengan ketersediaan transportasi angkutan umum. Sehingga warga tidak kesulitan melakukan aktifitas. Pemprov DKI harus menyiapkan transportasi angkutan umum, yang mudah dijangkau warga," demikian Edison. [rmol/pkn]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog