Prestasi 100 Hari Kerja Ahok : "Kemacetan Ibukota Jakarta Kian Parah"

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), belum mampu menyelesaikan permasalahan bidang lalu lintas dan angkutan jalan hingga memasuki tahun ketiga sejak menjadi wakil dan 100 hari menjabat. Padahal sepeda motor sudah di larang berkendara di jalan tertentu, tapi yang namanya macet masih saja terjadi.

"Justru kemacetan dan kerusakan jalan kian hebat, sehingga mengganggu aktivitas dan mematikan kreatifitas masyarakat. Akibatnya produktivitas masyarakat tidak maksimal," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, beberapa saat lalu (Jumat, 27/2), seperti dilansir Rmol.

Bahkan, ungkap Edison, Ahok belum memiliki terobosan baru yang bisa menjadi solusi efektif untuk mencairkan kemacetan di Ibukota Jakarta. Pemerintahan Ahok hanya melaksanakan konsep-konsep pemerintahan sebelumnya, terutama program Gubernur Sutiyoso. Sebaliknya, Ahok justru membuat kebijakan yang menambah kesulitan warga untuk melakukan aktivitas lewat Pergub No 195 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan Medan Merdeka Barat-Thamrin.

Seharusnya, Edison mengingatkan, pemerintahan Ahok mengetahui bahwa lalu lintas dan angkutan jalan itu merupakan sarana yang sangat penting dalam mendukung pembangunan semua bidang. Bahkan, lalu lintas adalah urat nadi kehidupan dan cermin budaya serta potret modren sebuah bangsa. Apabila lalu lintas dan angkutan jalan tidak baik, akan berdampak buruk pada aktivitas dan kreatifitas masyarakat. Jika kemacetan tidak segera bisa ditangani, maka warga Jakarta akan mengalami stress hebat.

Menurut Edison, pihaknya kecewa terhadap kinerja pemerintahan Ahok yang hingga kini belum mampu mewujudkan angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru Ibukota dan bisa menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

"Kita kecewa, Ahok belum bekerja maksimal untuk mewujudkan transportasi umum yang terintegrasi dan menjamin Kamseltibcar," ujar Edison, sambil mengatakan warga Jakarta berharap pemerintahan Ahok segera mewujudkan transportasi umum yang layak dan baik, dan bukan sekedar bersikap arogan dan suka menantang pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap kebijakannya.

"ITW juga menyarankan agar pembangunan rumah susun atau pemukiman baru, harus disertai dengan ketersediaan transportasi angkutan umum. Sehingga warga tidak kesulitan melakukan aktifitas. Pemprov DKI harus menyiapkan transportasi angkutan umum, yang mudah dijangkau warga," demikian Edison. [rmol/pkn]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog