Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Wakapolri Badrodin Haiti menjadi Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan. Fahri mengatakan, dalam surat tersebut ada beberapa persoalan yang belum dijelaskan oleh Presiden.
"Sudah kami terima, dan ada beberapa persoalan dari surat itu sendiri. Tidak dijelaskan terkait pembebasan BG di PN Selatan. Seharusnya Jokowi menjelaskan itu saat mencalonkan Badrodin, jangan tiba-tiba menunjuk nama Badrodin," kata Fahri di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (23/2). (Baca, DPR Harus Kembalikan Surat Jokowi Yang Lucu)
Fahri melanjutkan, penggantian pimpinan KPK dan calon Kapolri menurutnya tidak bisa begitu saja menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua lembaga hukum tersebut. Politisi PKS itu menambahkan, Jokowi harus mengambil keputusan yang tegas agar masalah ini tidak terjadi lagi.
"Saya belum tahu apakan itu jawaban dari konflik ini. Kalau gak diambil solusinya itu akan terjadi lagi. Banyak yang harus dilakukan Presiden. Saya ingin Presiden dapat masukan lebih banyak. Saya minta Presiden baca rekomendasi BPK, hasil temuan Komisi III, PPATK, itu bagian dari mekanisme pengambilan keputusan," jelasnya. (Baca, Badrodin di Nilai Tak punya Integritas)
Menurut Fahri, meskipun telah membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, sosok Badrodin juga tak akan mampu mendamaikan antara KPK dan Polri.
"Yang saya cemaskan itu masalahnya berulang-ulang dan tidak pernah ada penyelesaian yang betul-betul sekali untuk seterusnya," tandasnya. [merdeka]