Bangun Infrastruktur, Jokowi Pakai 50 T dari Luar Negeri, Dana Pencabutan Subsidi BBM Kemana?

Pemerintah menyediakan anggaran infrastruktur Rp 290 triliun pada tahun ini. Dari total tersebut, sekitar Rp 50 triliun diambil dari utang luar negeri. Pemerintah tak bisa lepas dari utang.

Dana ini akan disebar kepada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Khususnya K/L yang berkaitan dengan program utama Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

“Jadi kan kita mencoba manfaatkan utang luar negeri. Dananya kurang lebih sama dengan kalau lihat 5 tahun sama. Sekitar Rp 50 triliun per tahunnya,” ungkap Rofyanto Kurniawan, Staf Ahli Menteri Keuangan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Salah satu K/L yang mendapatkan dana ini adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun ini, dana yang diajukan Kementerian PUPR adalah Rp 9 triliun.

“Jadi dari Rp 118 triliun APBN itu ya sekitar Rp 9 triliun, itu dari pinjaman luar negeri,” ungkap Menteri PUPR Basuki pada kesempatan yang sama.

Utang bersumber dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Indonesia Development Bank (IDB), JICA, China, Korea Selatan, dan beberapa lembaga pembiayaan lain di Australia dan Eropa.

“Tiongkok itu jembatan, bendungan, ADB itu untuk air baku, yang saluran Tarum Barat, irigasi, itu yang saya tahu,” jelasnya

Pendanaan ini juga akan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. Total pembiayaan yang akan diajukan untuk proyeknya adalah US$ 25 miliar.

“Jadi kira-kira usulan kami yang akan difinalkan hari Senin nanti ke Wapres sebesar US$ 15-23 miliar. Itu sampai 2019 ya. Dalam rangka untuk menjamin program-program dalam rangka RPJMN,” paparnya.

Di antaranya adalah air minum dan sanitasi US$ 5 miliar, jalan tol US$ 3 miliar, konektivitas jembatan dan jalan US$ 2 miliar, waduk US$ 1,5 miliar, penanggulangan banjir US$ 1,6 miliar, irigasi US$ 1,6 miliar, dan perumahan US$ 1 miliar.

“Kita ajukan itu agar aman, kita belum tahu kan rupiah 5 tahun ke depan berapa,” sebut Basuki, demikian dilaporkan laman Dakwatuna.

Sekedar di ketahui, Jokowi janji akan bangun infrastruktur dari dana subsidi BBM rakyat yang di cabut. Namun dalam kenyataannya, pemerintah Jokowi masih harus memakai hutang dari luar negeri. Janji kampanye Jokowi pun masa Pilpres 2014 sebenarnya tidak akan tambah hutang luar negeri, tapi faktanya. [sal]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog