Skip to main content

Bangun Infrastruktur, Jokowi Pakai 50 T dari Luar Negeri, Dana Pencabutan Subsidi BBM Kemana?

Pemerintah menyediakan anggaran infrastruktur Rp 290 triliun pada tahun ini. Dari total tersebut, sekitar Rp 50 triliun diambil dari utang luar negeri. Pemerintah tak bisa lepas dari utang.

Dana ini akan disebar kepada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Khususnya K/L yang berkaitan dengan program utama Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

“Jadi kan kita mencoba manfaatkan utang luar negeri. Dananya kurang lebih sama dengan kalau lihat 5 tahun sama. Sekitar Rp 50 triliun per tahunnya,” ungkap Rofyanto Kurniawan, Staf Ahli Menteri Keuangan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Salah satu K/L yang mendapatkan dana ini adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun ini, dana yang diajukan Kementerian PUPR adalah Rp 9 triliun.

“Jadi dari Rp 118 triliun APBN itu ya sekitar Rp 9 triliun, itu dari pinjaman luar negeri,” ungkap Menteri PUPR Basuki pada kesempatan yang sama.

Utang bersumber dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Indonesia Development Bank (IDB), JICA, China, Korea Selatan, dan beberapa lembaga pembiayaan lain di Australia dan Eropa.

“Tiongkok itu jembatan, bendungan, ADB itu untuk air baku, yang saluran Tarum Barat, irigasi, itu yang saya tahu,” jelasnya

Pendanaan ini juga akan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. Total pembiayaan yang akan diajukan untuk proyeknya adalah US$ 25 miliar.

“Jadi kira-kira usulan kami yang akan difinalkan hari Senin nanti ke Wapres sebesar US$ 15-23 miliar. Itu sampai 2019 ya. Dalam rangka untuk menjamin program-program dalam rangka RPJMN,” paparnya.

Di antaranya adalah air minum dan sanitasi US$ 5 miliar, jalan tol US$ 3 miliar, konektivitas jembatan dan jalan US$ 2 miliar, waduk US$ 1,5 miliar, penanggulangan banjir US$ 1,6 miliar, irigasi US$ 1,6 miliar, dan perumahan US$ 1 miliar.

“Kita ajukan itu agar aman, kita belum tahu kan rupiah 5 tahun ke depan berapa,” sebut Basuki, demikian dilaporkan laman Dakwatuna.

Sekedar di ketahui, Jokowi janji akan bangun infrastruktur dari dana subsidi BBM rakyat yang di cabut. Namun dalam kenyataannya, pemerintah Jokowi masih harus memakai hutang dari luar negeri. Janji kampanye Jokowi pun masa Pilpres 2014 sebenarnya tidak akan tambah hutang luar negeri, tapi faktanya. [sal]
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more