Dana ini akan disebar kepada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Khususnya K/L yang berkaitan dengan program utama Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.
“Jadi kan kita mencoba manfaatkan utang luar negeri. Dananya kurang lebih sama dengan kalau lihat 5 tahun sama. Sekitar Rp 50 triliun per tahunnya,” ungkap Rofyanto Kurniawan, Staf Ahli Menteri Keuangan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Salah satu K/L yang mendapatkan dana ini adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun ini, dana yang diajukan Kementerian PUPR adalah Rp 9 triliun.
“Jadi dari Rp 118 triliun APBN itu ya sekitar Rp 9 triliun, itu dari pinjaman luar negeri,” ungkap Menteri PUPR Basuki pada kesempatan yang sama.
Utang bersumber dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Indonesia Development Bank (IDB), JICA, China, Korea Selatan, dan beberapa lembaga pembiayaan lain di Australia dan Eropa.
“Tiongkok itu jembatan, bendungan, ADB itu untuk air baku, yang saluran Tarum Barat, irigasi, itu yang saya tahu,” jelasnya
Pendanaan ini juga akan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. Total pembiayaan yang akan diajukan untuk proyeknya adalah US$ 25 miliar.
“Jadi kira-kira usulan kami yang akan difinalkan hari Senin nanti ke Wapres sebesar US$ 15-23 miliar. Itu sampai 2019 ya. Dalam rangka untuk menjamin program-program dalam rangka RPJMN,” paparnya.
Di antaranya adalah air minum dan sanitasi US$ 5 miliar, jalan tol US$ 3 miliar, konektivitas jembatan dan jalan US$ 2 miliar, waduk US$ 1,5 miliar, penanggulangan banjir US$ 1,6 miliar, irigasi US$ 1,6 miliar, dan perumahan US$ 1 miliar.
“Kita ajukan itu agar aman, kita belum tahu kan rupiah 5 tahun ke depan berapa,” sebut Basuki, demikian dilaporkan laman Dakwatuna.
Sekedar di ketahui, Jokowi janji akan bangun infrastruktur dari dana subsidi BBM rakyat yang di cabut. Namun dalam kenyataannya, pemerintah Jokowi masih harus memakai hutang dari luar negeri. Janji kampanye Jokowi pun masa Pilpres 2014 sebenarnya tidak akan tambah hutang luar negeri, tapi faktanya. [sal]