Eksistensi Sekolah Islam Terpadu di Saat Gonjang-ganjingnya Kurikulum Pendidikan

Di saat gonjang-ganjing kurikulum pendidikan melanda dunia pendidikan Indonesia, JSIT menegaskan eksistensi kurikulumnya. Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia wilayah Yogyakarta mengadakan seminar pendidikan Islam dengan tema Konsep dan Model Kurikulum Sekolah Islam Terpadu. Seminar yang berlangsung sehari ini dihadiri oleh 150-an guru-guru SIT se-Jogja berlangsung di kampus STMM (MMTC) Jl Magelang. Acara diawali dengan sambutan ketua JSIT DIY Dr Sudiyatno M.E. dilanjutkan pemaparan kurikulum SIT untuk tingkat SD, SMP dan aSMA dari JSIT Pusat.

Kurikulum pendidikan sekolah Islam diambil dari sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadist, dan itu menjadi identitas sekolah Islam Terpadu yang tidak akan lekang oleh zaman. Kurikulum SIT tidak terpengaruh oleh perubahan kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum 2006 atau 2013 tetap bisa sinergis dengan kurikulum SIT yang kita punya, jelas Drs Toto S Athoilah M.Pd. dari JSIT Pusat.

Kurikulum SIT mempunyai tiga hal. Pertama, muatan SIT dan keterpaduan terdiri dari ; akhlak, aqidah, ibadah, siroh serta islamisasi pengetahuan. Kedua, muatan kurikulum nasional baik kurikulum 2006 ataupun 2013. Ketiga, muatan lokal dan global terdiri dari teknologi, bahasa dan seni budaya, tambahnya.

Di DIY, kita memiliki jaringan sekolah yang telah tersebar di seluruh kabupaten/kota. Ada 60 TK, 27 SD, 9 SMP dan 4 SMA yang tergabung dalam JSIT DIY. Meskipun sekolah-sekolah kita masih berumur muda, dan perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran terus dilakukakan. Terbukti prestasi UN sebagai indikator sederhana terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan mendominasi di rangking pertama di beberapa daerah dan semua daerah telah di atas rata2, ungkap Dr Sudiyatno M.E. ketua JSIT DIY. (usb/dakwatuna)

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog