Skip to main content

BG Gagal Jadi Kapolri Bukan Salah Jokowi Tapi Megawati-lah yang Salah


Gaya PDIP yang ngotot agar Budi Gunawan tetap dilantik menjadi Kapolri justru merugikan Budi Gunawan sendiri. Publik akan menilai Budi Gunawan sebagai partisan dan Polri akan dianggap sebagai polisi PDIP.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus. Petrus pun menilai gagalnya Budi Gunawan menjadi Kapolri karena sikap Megawati Soekarnoputri dan PDIP yang tidak cerdas dan taktis bermain politik di wilayah terbuka.

"Seharusnya Megawati sadari bahwa Budi Gunawan bukanlah kader dan anggota PDIP yang harus terus diperjuangkan secara buta tuli, pokoke harus dilantik. Tetapi memang budaya kaderisasi di PDIP memang selalu menggunakan logika terbalik sepanjang PDIP dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri," ujarnya beberapa saat lalu (Selasa, 24/2).

Fakta-fakta di lapangan, lanjut Petrus, membuktikan bahwa banyak kader potensial PDIP yang ingin meraih kekuasaan malah tidak didukung penuh. Bahkan di antara mereka banyak yang dipecat dari keanggotaan partai.

"Karena itu yang harus diteliti mengapa Megawati lebih mendorong Budi Gunawan menjadi Kapolri dengan menabrak segala etika dan ukuran moral, bahkan membalikan akal sehat publik," demikian Petrus seperti dilansir Rmol.

Sepertinya taktik Jokowi berhasil membuat posisi Megawati semakin tersudut. Artinya, mengambangnya penyelesaikan konflik KPK vs Polri menjadi "berkah" tersendiri bagi Jokowi. Sekarang tak bisa di pungkiri bahwa banyak relawan Jokowi yang terus "serang" Megawati. Bahkan sampai ada gerakan menarik Jokowi dari PDIP dan Jokowi di suruh buat partai baru. Oh, mungkihkah? [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...