Skip to main content

BG Gagal Jadi Kapolri Bukan Salah Jokowi Tapi Megawati-lah yang Salah


Gaya PDIP yang ngotot agar Budi Gunawan tetap dilantik menjadi Kapolri justru merugikan Budi Gunawan sendiri. Publik akan menilai Budi Gunawan sebagai partisan dan Polri akan dianggap sebagai polisi PDIP.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus. Petrus pun menilai gagalnya Budi Gunawan menjadi Kapolri karena sikap Megawati Soekarnoputri dan PDIP yang tidak cerdas dan taktis bermain politik di wilayah terbuka.

"Seharusnya Megawati sadari bahwa Budi Gunawan bukanlah kader dan anggota PDIP yang harus terus diperjuangkan secara buta tuli, pokoke harus dilantik. Tetapi memang budaya kaderisasi di PDIP memang selalu menggunakan logika terbalik sepanjang PDIP dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri," ujarnya beberapa saat lalu (Selasa, 24/2).

Fakta-fakta di lapangan, lanjut Petrus, membuktikan bahwa banyak kader potensial PDIP yang ingin meraih kekuasaan malah tidak didukung penuh. Bahkan di antara mereka banyak yang dipecat dari keanggotaan partai.

"Karena itu yang harus diteliti mengapa Megawati lebih mendorong Budi Gunawan menjadi Kapolri dengan menabrak segala etika dan ukuran moral, bahkan membalikan akal sehat publik," demikian Petrus seperti dilansir Rmol.

Sepertinya taktik Jokowi berhasil membuat posisi Megawati semakin tersudut. Artinya, mengambangnya penyelesaikan konflik KPK vs Polri menjadi "berkah" tersendiri bagi Jokowi. Sekarang tak bisa di pungkiri bahwa banyak relawan Jokowi yang terus "serang" Megawati. Bahkan sampai ada gerakan menarik Jokowi dari PDIP dan Jokowi di suruh buat partai baru. Oh, mungkihkah? [sal]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa