Skip to main content

Syafi'i Maarif 'Murka' dan Minta Kabareskrim Buwas Dicopot

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif meminta Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Budi Waseso dicopot atau diganti dari jabatannya.

"Lebih baik dicopot saja Kabareskrim-nya, jika masih mengkriminalisasi KPK dan instansi lain," kata Ahmad Syafii seusai menggelar diskusi tentang kepemimpinan dan kemajemukan negara di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Menurutnya, Bareskrim sudah terlihat motifnya, karena selalu mempermasalahkan kasus kecil namun mengarah pada pejabat tinggi negara.

"Yang dituduhkan kepada KPK dan pimpinannya selalu kasus kecil, mengapa mengurus kasus sekelas kacang goreng kalau tidak ada maksud tertentu," ujarnya.

Ia meminta kepada presiden untuk bersikap tegas atas kriminalisasi yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya apresiasi terhadap presiden yang tidak melantik Komjen BG, namun itu belum cukup karena kriminalisasi masih terus terjadi kepada KPK," katanya.

Oleh karena itu, Maariff meminta presiden agar mengambil sikap atas tindakan-tinbdakan tersebut.

"Bisa kita lihat, tuduhan kasusnya adalah hal-hal yang kecil dan tidak terlalu perlu untuk dikasuskan hingga seperti sekarang," ujarnya.

Ia berharap, kondisi bisa mereda tanpa harus ada unsur pelemahan terhadap instansi penegak hukum.

"Sama-sama penegak hukum, seharusnya bisa bersinergi untuk memberantas kasus yang lebih besar. Sekarang kasus yang besar-besar justru dilupakan," kata Maarif seperti di lansir Inilah.

Sejak di angkat menjadi ketua Tim 9, buya Syafii tampak aktif dalam berikan masukan dan kritik terkait situasi politik tanah air. Bahkan beredar rumor, Jokowi lebih mendengarkan apa kata tim 9 dari pada Watimpres. Ini terbukti di kasus BG. Dan, memang terlihat Watimpres seperti tidak ada kerjanya atau memang Jokowi yang tidak menganggapnya tidak begitu penting, entahlah.

Seharusnya dalam kondisi kritis, peran Watimpres menjadi penting untuk membantu Jokowi bekerja. Tapi rakyat kok tidak melihatnya, ya? [sal]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa