Skip to main content

Syafi'i Maarif 'Murka' dan Minta Kabareskrim Buwas Dicopot

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif meminta Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komjen Budi Waseso dicopot atau diganti dari jabatannya.

"Lebih baik dicopot saja Kabareskrim-nya, jika masih mengkriminalisasi KPK dan instansi lain," kata Ahmad Syafii seusai menggelar diskusi tentang kepemimpinan dan kemajemukan negara di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Menurutnya, Bareskrim sudah terlihat motifnya, karena selalu mempermasalahkan kasus kecil namun mengarah pada pejabat tinggi negara.

"Yang dituduhkan kepada KPK dan pimpinannya selalu kasus kecil, mengapa mengurus kasus sekelas kacang goreng kalau tidak ada maksud tertentu," ujarnya.

Ia meminta kepada presiden untuk bersikap tegas atas kriminalisasi yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya apresiasi terhadap presiden yang tidak melantik Komjen BG, namun itu belum cukup karena kriminalisasi masih terus terjadi kepada KPK," katanya.

Oleh karena itu, Maariff meminta presiden agar mengambil sikap atas tindakan-tinbdakan tersebut.

"Bisa kita lihat, tuduhan kasusnya adalah hal-hal yang kecil dan tidak terlalu perlu untuk dikasuskan hingga seperti sekarang," ujarnya.

Ia berharap, kondisi bisa mereda tanpa harus ada unsur pelemahan terhadap instansi penegak hukum.

"Sama-sama penegak hukum, seharusnya bisa bersinergi untuk memberantas kasus yang lebih besar. Sekarang kasus yang besar-besar justru dilupakan," kata Maarif seperti di lansir Inilah.

Sejak di angkat menjadi ketua Tim 9, buya Syafii tampak aktif dalam berikan masukan dan kritik terkait situasi politik tanah air. Bahkan beredar rumor, Jokowi lebih mendengarkan apa kata tim 9 dari pada Watimpres. Ini terbukti di kasus BG. Dan, memang terlihat Watimpres seperti tidak ada kerjanya atau memang Jokowi yang tidak menganggapnya tidak begitu penting, entahlah.

Seharusnya dalam kondisi kritis, peran Watimpres menjadi penting untuk membantu Jokowi bekerja. Tapi rakyat kok tidak melihatnya, ya? [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...