Skip to main content

Arzeti Bilbina Siap Maju Pada Pilkada Surabaya, PKB Siap Gak?

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzeti Bilbina menegaskan siap maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2015.

"Mohon doanya saja. Persiapannya sekarang ridho dan restu dari keluarga Surabaya," kata Arzeti di Surabaya, Senin (23/2).

Saat ditanya apakah ada kendala di internal partai mulai dari DPP, DPW dan DPC, Arzeti mengatakan tidak ada.

"Alhamdulillah semua support," ucapnya singkat.

Arzeti menyatakan sudah melakukan komunikasi dengan semua pihak terutama dengan Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPW PKB Jawa Timur Halim Iskandar, dan Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin.

"Sudah semua, sekarang persiapannya. Mohon doa restunya," ujar mantan peragawati itu.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin mengatakan mengenai pencalonan Arzeti pihaknya akan mengkoordinasikan lagi.

"Beberapa hari terakhir ini belum ada komunikasi," katanya.

Namun Rois Syuriah PWNU Jatim KH Miftakhul Achyar menyatakan tidak setuju atas pencalonan Arzeti. Terkait hal itu Syamsul mengatakan hal itu atas pertimbangan karena Arzeti masih dianggap sebagai orang baru di PKB.

"Itu karena Arzeti dianggap belum berkeringat di PKB," katanya.

Menurut Syamsul, PKB Surabaya masih terus melakukan penjajakan dengan sejumlah bakal calon wali kota dan juga penjajakan untuk berkoalisi dengan partai politik lainnya.

"Dari sekian partai yang kita temui sudah ada yang serius berkoalisi," katanya.

Soal koalisi dengan PDIP, Syamsul mengatakan tidak berpedoman dengan kebijakan partai di tingkat pusat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), melainkan semua partai akan dijajaki.

"Masih belum final, kita masih 'wait and see'," ujarnya.

Mengenai penjajakan untuk mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini maju kembali di Pilkada Surabaya 2015, Syamsul mengatakan sampai saat ini delegasi yang diutus PKB belum ada laporan konkrit kapan pertemuan dengan Rismaharini digelar.

"Bahkan teman-teman di Fraksi PKB yang sudah menjadwalkan pertemuan dengan Risma juga belum ada kabar. Ada info teman-teman fraksi sudah melakukan komunikasi dengan Risma. Kita tunggu saja," katanya. [tar/inilah]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa