Elpiji 3 Kg Meroket, Menko Sofyan Salahkan Banjir, Banjir Salahkan Siapa?

Beberapa hari terakhir, harga gas elpiji ukuran tiga kilogram meroket. Bahkan, di beberapa lokasi di Jakarta harganya mencapai Rp 25 ribu per tabung.

Mendengar berita ini, Menko Perekonomian Sofyan Djalil malah menyalahkan banjir. "Siapa bilang (naik)? Kemarin kena banjir kali," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).

Sofyan memastikan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan menaikkan harga gas elpiji ukuran tiga kilogram. Hingga saat ini, harga yang diberlakukan masih tetap.

Karena itu, tidak ada rencana pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menurunkan harga gas elpiji tersebut. "Sebenarnya nggak ada masalah itu, karena supply cukup. Mungkin itu (kejadian) di satu tempat saja," ucapnya.

Ditambahkan Sofyan, yang terjadi hanya masalah supply. Karena itu, solusinya hanya tinggal pemerataan pendistribusian. "Intinya supply saja. Subsidi tetap. Pertamina kan nggak ada masalah. Mereka tinggal nyalurkan berapapun karena ditanggung pemerintah kalau yang tiga kilogram," tandasnya seperti dilansir Rmol.

Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah: banjir salahkan siapa? Tentu saja rakyat ingat Jokowi pernah bilang, "Banjir dan macet Jakarta akan lebih mudah jika saya jadi presiden," jualan politiknya masa kampanye Pilpres 2014 yang lalu. Kini, Jokowi sudah jadi presiden, banjir tetap terjadi. Pantaskah banjir salahkan Jokowi? [sal]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog