Mobil Dinas Walikota Padang Mendadak Jadi "Angkot", Media Mainstream Tak Peka

Akibat sebagian besar pengusaha dan sopir angkot, khususnya yang melewati jalur Pasar Raya Padang - Gadut dan Indarung, melakukan aksi mogok, Kamis (26/02) pagi. Aksi mogok ini terkait pengalihan pengoperasian pangkalan angkot yang baru.

Di kabarkan mobil dinas Walikota Padang Mahyeldi dan mobil dinas Pemerintah Kota (Pemko) Padang lainnya tertangkap kamera sedang mengajak para pelajar yang terlantar akibat tidak menemukan angkot untuk berangkat ke sekolah. Walikota Mahyeldi yang saat itu sedang berada di dalam mobilnya 'mendadak ngangkot' mengajak para pelajar di lokasi Simpang 3 Pasar Bandar Buat.

Walikota Mahyeldi juga memberikan instruksi lisan kepada seluruh Jajaran Pemerintah Kota (Pemko) padang, khususnya pemegang mobil plat merah untuk turut membantu mengangkut penumpang yang terlantar.

Setelah mobil dinas bernomor polisi BA 1 A dipenuhi penumpang, Mahyeldi beserta staff meneruskan perjalanan menuju Simpang By Pass Lubuk Begalung Menaiki Ojek untuk pemantauan langsung di lapangan.

"Terima kasih Pak Wali!" ujar dua tukang ojek, sambil tersenyum dan mengungkapkan rasa senangnya, seperti dilansir laman pks.or.id.

Sementara media mainstream tidak ada di jumpai mengabarkan kejadian unik tersebut. Apa karena... ya begitulah, kadang banyak media seperti kurang peka dalam meliput dan mengabarkan berita. [sal]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog