Hubungan PDIP dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama PDIP memanas. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah dana siluman APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun.
Gara-gara dana siluman itu, DPRD DKI sepakat untuk mengajukan hak angket terhadap Ahok. Ketua Fraksi PDIP Jhony Simanjuntak yang jadi ketua pantia hak angketnya. Jhony pun tak segan bicara keras soal pengajuan angket untuk mantan bupati Belitung Timur itu.
"Salah satu, kita mengajukan angket kan ada di situ lampirannya. Intinya mengenai itu. Artinya, bisa dikatakan juga seolah-olah mengatasnamakan DPRD. Kan kita punya hak budgeting. Jadi patut diduga ada pemalsuan dokumen," ujar Jhony, Rabu (25/2) kemarin.
Tak hanya Jhony, Ketua DPRD DKI yang merupakan politikus PDIP, Prasetyo Edy Marsudi juga ikut menyerang Ahok. Mendukung penggunaan hak angket, Pras mengingatkan Ahok soal pembagian peran kerja antara DPRD dengan Pemprov DKI. "Jadi gini loh maksud gue, setiap bertindak si gubernur ini harus ada etikanya, bos. Dia itu bukan birokrat, dia itu di sini kan tugas politik ya hormati kita lah DPRD yang punya hak budgeting," ujar Pras, pada Selasa (24/2) lalu.
Sikap keduanya tentu mengundang tanya. Sebab, baik Jhony maupun Prasetyo dulu adalah pembela utama Ahok, saat mantan Bupati Belitung Timur itu terancam dijegal KMP untuk naik pangkat jadi DKI-1. Jhony dan Prasetyo saat itu berjuang membela Ahok yang digempur KMP di bawah pimpinan Gerindra.
"Kita di Jakarta ini bersama-sama harus mendukung Ahok," ujar Jhony, 14 November 2014 lalu.
Ahok juga mengakui bahwa dirinya dekat dengan Prasetyo Edi Marsudi. Namun sepertinya Ahok harus mengevaluasi lagi kedekatannya. Melihat sikap terbaru Prasetyo, bisa jadi kedekatan itu tinggal kenangan.
Soal dana siluman Rp 12,1 triliun yang jadi masalah, DPRD dan Ahok punya versi masing-masing. Ahok menduga DPRD memainkan dana yang diajukannya, mengubah-ubah program kerja hingga ada duit yang masuk ke kantong legislator. DPRD punya versi yang bertolak belakang. Menurut para politikus Kebon Sirih, ada oknum Pemprov DKI yang memalsukan pengajuan anggaran. Bahkan pernah pula ada tudingan Ahok mencoba menyuap anggota DPRD agar menyetujui APBD DKI.
Ahok sendiri sudah membeberkan bukti tudingannya. Dia mengungkap ada sejumlah penambahan anggaran di beberapa pos di luar sepengetahuannya. Penambahan anggaran itu besarnya beragam, namun rata-rata sebesar Rp 4 miliar.
"Hampir semua ada dimasukin, kesehatan ada, pendidikan ada, kebakaran ada. Nih (nunjukkin data di draf) rata-rata angkanya nunjukkin Rp 4 miliar semua. Alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran SDN Cilandak gila nggak Rp 4,9 miliar. Ini bikin sekolah baru di kampung," ujar Ahok di Balai Kota, kemarin. [detik]