Skip to main content

Waduh, Mendag Rachmat Gobel: Indonesia Belum Siap Hadapi MEA

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengatakan, Indonesia belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Pasalnya, menurut dia, Indonesia masih kurang percaya diri menghadapi MEA lantaran persiapan yang selama ini dilakukan belum maksimal.

"Setelah habis diskusi, saya kurang melihat implementasinya dari pada kesiapan kita. Di sini saya juga bertanya, apakah daerah juga sudah siap? Bagaimana mereka akan peham MEA 2015 dan bagaimana para pengusahanya?" ujar Rachmat dalam Forum Diskusi Terbatas Awal Tahun 2015 di Jakarta, Senin (23/2/2015)

Dia menilai, masih banyak pihak yang belum memiliki pemikiran sama soal MEA 2015. Pasar Indonesia selama ini, menurut Rachmat, belum bisa dikelola dengan baik oleh masyarakatnya. Bahkan, pemberian modal dan insentif kepada para pengusaha yang berinvestasi di Indonesia masih minim.

"Kalau kita bilang kita siap, kita lihat realitanya sekarang yang ternyata kita belum siap. Ditambah dengan posisi pasar Indonesia yang hanya dijadikan pasar saja oleh rakyatnya sendiri," imbuhnya.

Hal lainnya yang membuat pasar Indonesia kurang siap menghadapi MEA lantaran masih membanjirnya produk asing ke dalam negeri secara ilegal. Hal itu ditambah dengan tingginya minat masyarakat terhadap produk ilegal dibanding produk lokal.

"Misalnya, pakaian bekas ilegal sudah mampu mematikan industri kecil negara kita. Itu masalah besarnya. Jadi saya katakan kalau Indonesia belum bisa hadapi MEA 2015," pungkasnya. [Sindo]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...