Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yang murka pun lantas menyamakan Ahok dengan Firaun. Ia menyebut kesombongan Ahok telah menandingi Firaun. Itu pula yang menurutnya membuat DPRD Jakarta sepakat menggunakan hak angket terhadap Ahok, yakni hak untuk menyelidiki kebijakan penting pemerintah yang diduga menyalahi aturan.
“Ahok sombong. Tuhan marah sama orang sombong. Hak angket ini sudah jalan Tuhan. Ingat, Firaun hancur karena dia sombong,” kata Taufik, Kamis (26/2).
Firaun sang penguasa Mesir Kuno yang dimaksud Taufik itu tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa.
Taufik pun menyindir Ahok dengan mengatakan, “Kalau gubernur sebelumnya kan kerja, kerja, kerja. Tapi 100 hari menjabat, Ahok cuma marah-marah saja, belum kerja,” kata politikus Gerindra itu.
Masa pemerintahan Ahok di Jakarta memang telah genap 100 hari. Itu pula yang membuat Taufik menyatakan, “Hak angket ini juga hadiah untuk 100 hari Ahok.”
Tak cuma Taufik yang marah. Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak, yang dulu membela Ahok dan mendukung dia dilantik menjadi Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi, pun kini menyeberang ke kubu rivalnya, Koalisi Merah Putih. Johnny mengatakan masyarakat perlu disadarkan bahwa Ahok tak selalu benar.
“Ada yang bilang perkataan Gubernur selalu benar. Itu salah. Kami ingin buktikan bahwa Ahok tak selamanya benar,” kata Johnny kepada CNN Indonesia.
Itulah alasan PDIP mendukung hak angket terhadap Ahok –meski mengklaim tak sampai berkehendak memakzulkan sang Gubernur.
Ahok sendiri sejak awal pekan ini menyatakan siap menghadapi hak angket DPRD. “Silakan. Kami juga akan kiri surat ke anggota DPRD untuk bertanya tentang temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang mengatakan ada penemuan anggaran siluman,” ujar Ahok, balik menggertak.
Siang ini DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna pengesahan panitia angket. Wacana hak angket menyeruak sejak Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif di APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun. DPRD telah membantah hal tersebut. RAPBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun pun lantas disahkan pada rapat paripurna DPRD tanggal 27 Januari.
Namun perseteruan antara eksekutif dan legislatif berlanjut setelah Pemerintah Provinsi DKI mengirim draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui. Draf tersebut tak mencantumkan mata anggaran hingga satuan ketiga. DPRD pun merasa dibohongi karena Pemprov tak memasukkan mata anggaran sesuai pembahasan bersama.
"Ini negara ada aturannya bos. Bukan toko kelontong di mana Anda yang merencanakan, Anda mengusulkan, Anda buat anggaran, Anda sahkan, Anda yang belanja," kata Taufik.
Menurut dia, Ahok telah menipu DPRD. “Ini artinya Gubernur melanggar aturan soal proses penyampaian APBD ke Kemendagri. Kalau hasil pembahasan bersama ternyata enggak dipakai, marah enggak Anda? Marah kan?" ujar Taufik. [cnnindonesia]