Skip to main content

Oh Tuhan! Menteri Yuddy Chrisnandi Terkejut Lihat Buruknya Layanan Masyarakat


Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN& RB) Yuddy Chrisnandi, kemarin blusukan ke Kabupaten Bogor. Di sana Yuddy dibikin terbe­lalak dengan buruknya kinerja pelayanan publik.

Lokasi pertama yang jadi tar­get inspeksi mendadak (sidak) Menteri Yuddy adalah kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Menteri Yuddy yang ditemani Plt Bupati Bogor Nurhayanti langsung berkelil­ing meninjau sistem pelayanan di sana. Bekas politisi Partai Hati Nurani Rakyat ini ter­peranjat ketika mendapati se­orang pengunjung yang sudah menunggu dua jam. Menurut dia, durasi antrean kalau sudah sampai dua jam itu kelamaan. "Saya kalau antre sampai dua jam, mending di rumah saja dulu tidur," kata Yuddy seten­gah bercanda.

Namun candaan Yuddy ini justru ditanggapi sewot Bupati Nurhayanti. Menurut dia, masalah antrean itu sudah dis­elesaikan oleh petugasnya. Toh, untuk pengurusan pajak tergan­tung kelengkapan administrasi si pembayar pajak. "Itukan tergan­tung persoalannya juga," protes orang nomor satu kabupaten Bogor ini.

Yuddy lalu meminta kepada Kepala Dispenda Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi atas pelayanan publik di kan­tornya. Evaluasi ini diperlukan sebagai bahan masukan untuk tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Kalau orang ter­lambat bayar pajak kan bisa terhambat pembangunan itu," jelasnya.

Dari Dispenda, Yuddy beranjak ke Kantor Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bogor yang letaknya bersebelahan. Di sana, Yuddy kembali dibuat terperangah lantaran untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang butuh waktu hingga 14 hari kerja.

"Dua minggu itu karena mesti dibahas prosedurnya. Selain itu memang sumberdaya ma­nusia kita masih kecil. Tapi itu maksimum dua minggu," ucap Plt Kepala Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Bogor, Burhanuddin, ngeles.

Untuk itu, Yuddy berpesan kepada petugas agar lebih cepat dalam memberikan pelayanan. Selain itu, harus dibeberkan juga secara rinci prosedur pelayanan perizinan hingga selesai.

Selesai dari sana, Yuddy bergeser ke Kantor Polres Bogor. Melihat kondisi kantor Polres sebentar, Yuddy lalu berpindah ke kantor Samsat Bogor. Di kantor Samsat, Yuddy merasa ada keanehan. Soal pada jam 14:45 WIB sudah tak ada lagi pelayanan.

Tak hanya itu, dia juga me­lihat kondisi kantor yang be­gitu minim sosialisasi terkait prosedurpengurusan dokumen kendaraan. Melihat itu, Yuddy kembali menyentil Nurhayanti. "Diberitahu ibu (Bupati Bogor). Supaya jelas prosesnya, lama dan proseduralnya," katanya.

Yuddy pun meminta Kepala Samsat Kabupaten Bogor Ida Hamidah untuk segera meleng­kapi peralatan sosialisasi dan disanggupi dalam dua hari ke depan bakal disiapkan. "Kalau dua hari belum ada diganti sama ibu Nurhayanti," kata Yuddy setengah bercanda. [Rmol]
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more