Skip to main content

Oh Tuhan! Menteri Yuddy Chrisnandi Terkejut Lihat Buruknya Layanan Masyarakat


Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN& RB) Yuddy Chrisnandi, kemarin blusukan ke Kabupaten Bogor. Di sana Yuddy dibikin terbe­lalak dengan buruknya kinerja pelayanan publik.

Lokasi pertama yang jadi tar­get inspeksi mendadak (sidak) Menteri Yuddy adalah kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Menteri Yuddy yang ditemani Plt Bupati Bogor Nurhayanti langsung berkelil­ing meninjau sistem pelayanan di sana. Bekas politisi Partai Hati Nurani Rakyat ini ter­peranjat ketika mendapati se­orang pengunjung yang sudah menunggu dua jam. Menurut dia, durasi antrean kalau sudah sampai dua jam itu kelamaan. "Saya kalau antre sampai dua jam, mending di rumah saja dulu tidur," kata Yuddy seten­gah bercanda.

Namun candaan Yuddy ini justru ditanggapi sewot Bupati Nurhayanti. Menurut dia, masalah antrean itu sudah dis­elesaikan oleh petugasnya. Toh, untuk pengurusan pajak tergan­tung kelengkapan administrasi si pembayar pajak. "Itukan tergan­tung persoalannya juga," protes orang nomor satu kabupaten Bogor ini.

Yuddy lalu meminta kepada Kepala Dispenda Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi atas pelayanan publik di kan­tornya. Evaluasi ini diperlukan sebagai bahan masukan untuk tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Kalau orang ter­lambat bayar pajak kan bisa terhambat pembangunan itu," jelasnya.

Dari Dispenda, Yuddy beranjak ke Kantor Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bogor yang letaknya bersebelahan. Di sana, Yuddy kembali dibuat terperangah lantaran untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang butuh waktu hingga 14 hari kerja.

"Dua minggu itu karena mesti dibahas prosedurnya. Selain itu memang sumberdaya ma­nusia kita masih kecil. Tapi itu maksimum dua minggu," ucap Plt Kepala Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Bogor, Burhanuddin, ngeles.

Untuk itu, Yuddy berpesan kepada petugas agar lebih cepat dalam memberikan pelayanan. Selain itu, harus dibeberkan juga secara rinci prosedur pelayanan perizinan hingga selesai.

Selesai dari sana, Yuddy bergeser ke Kantor Polres Bogor. Melihat kondisi kantor Polres sebentar, Yuddy lalu berpindah ke kantor Samsat Bogor. Di kantor Samsat, Yuddy merasa ada keanehan. Soal pada jam 14:45 WIB sudah tak ada lagi pelayanan.

Tak hanya itu, dia juga me­lihat kondisi kantor yang be­gitu minim sosialisasi terkait prosedurpengurusan dokumen kendaraan. Melihat itu, Yuddy kembali menyentil Nurhayanti. "Diberitahu ibu (Bupati Bogor). Supaya jelas prosesnya, lama dan proseduralnya," katanya.

Yuddy pun meminta Kepala Samsat Kabupaten Bogor Ida Hamidah untuk segera meleng­kapi peralatan sosialisasi dan disanggupi dalam dua hari ke depan bakal disiapkan. "Kalau dua hari belum ada diganti sama ibu Nurhayanti," kata Yuddy setengah bercanda. [Rmol]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa