Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kisruh APBD 2014 baru dikeluarkan hari ini. Padahal, Ahok sudah menjabat sebagai petinggi di DKI sejak akhir 2012 lalu. Saat dikonfirmasi, Ahok mengaku mendapat arahan dari Joko Widodo agar menunggu akhir 2014 berlalu baru menyelidiki persoalan dalam APBD tahun sebelumnya.
"Saya dengan sabar nunggu begitu saya lapor Pak Jokowi saya dibilang tunggu saja dia nggak ada satuan sampai selesai 2014," ujarnya Jumat (27/2).
Setelah tahun anggaran 2014 berlalu, Ahok mengaku langsung menerapkan sistem e-budgeting. Hasilnya banyak anggaran siluman yang muncul tahun 2015 ini. Salah satu temuan Ahok adalah pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) disejumlah sekolah di Jakarta.
Kata Ahok, saat Jokowi masih menjabat sebagai gubernur di Jakarta tahun 2014 lalu, ia pernah menganjurkan agar sistem anggaran DKI menggunakan e-budgeting. Namun saat itu Jokowi tidak yakin bisa menerapkan sistem itu karena ada lebih dari 20 ribu item mata anggaran yang harus diselidiki satu per satu.
"Pak Jokowi bilang nggak mungkin karena ada 20 ribu hingga 70 ribu item produk," jelasnya.
Ahok menjelaskan saat itu Jokowi khawatir PNS DKI merasa terbebani mengisi e-budgeting. Apalagi dia tahu bila banyak pegawai DKI hingga tingkat suku dinas (sudin) yang ikut bermain curang dalam penyusunan APBD.
"Apalagi ada sudin yang juga ikut main atau juga PNS. Kita takut ketika dipaksa untuk mengisi. Selama ini kan kita disodori oknum DPRD siapapun terpaksa harus ngisi. Setelah ada e-budgeting mereka (DPRD) tidak bisa mengisi," katanya. [rmol]