KPK di dirikan atas amanat undang-undang No. 30 tahun 2002. Dalam uu tersebut di perintahkan atau di amantkan sehubungan dengan semakin merajalelanya korupsi di negeri ini maka UU No. 30 2002 memerintahkan agar pemerintah yang saat itu di pegang oleh Megawati untuk membenduk lemabaga anti korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada saat UU tersebut dikeluarkan dan di sahkan oleh DPR maka pemerintahan Megawati diharuskan untuk sesegera mungkin membentuk KPK namun Megawati terus mengulur waktu bahkan sampai banyak BUMN - BUMN yang dijual kpd pihak asing dan kebijakan2nya yang selalu pro asing dan byk terjadi KKN. Melihat itu semua DPR kala itu mengancam akan meng-impech Megawati kalau KPK belum juga di bentuk dan disahkan. Karena Megawati takut akan di impech maka baru bulan desember 2003 KPK akhirnya dibentuk dan disahkan.
Jadi itulah sejarah sebenarnya jadi kalau Mega mengklaim bahwa KPK didirikan atas kerja dan jasa dia bersama PDIP saya katakan itu bohong besar! Sekali lagi saya katakan bahwa KPK di bentuk atas dasar perintah dan amanat undang-undang!
16 desember 2003 berdasarkan usulan dan pilihan Megawati dan PDIP Taufiequrachman Ruki di lantik menjadi pimpinan KPK bersama Sjahruddin Rasul, Tumpal H. Panggabean, Amien Sunaryadi, dan Erry Riyana Hardjapamekas.
Namun pada saat itu KPK pimpinan taufiequrahman ruki ini dalam memberantas korupsi selalu timbang pilih dalam tindakannya dimana koruptor2 yg dilakukan oleh anggota2 PDIP tidak serius ditangani. Dan dianggap gagal!
Namun sekarang tahun 2014 PDIP mengkriminalisasi KPK bahkan berencana mau melumpuhkan KPK dengan tujuan untuk melindungi ketua dan kader2 serta kroni2nya yang terlibat korupsi seperti kasus blbi, kasus migas, kasus pmn dll agar kasus2 tersebut tidak disinggung dan tidak diproses lebih lanjut. Dalam hal ini PDIP bekerja sama dengan para koruptor2 kelas kakap.
Langkah2 yang dilakukan oleh Mega dan PDIP adalah menjadikan para pendukung korupsi, bahkan para koruptor dijadikan sebagai pimpinan lembaga penting di negara dan kabinetnya. Seperti Jaksa agung, Kapolri, Menko2 , Menteri BUMN, dll. Setelah berhasil membenturkan KPK dengan Polri PDIP berhasil mejadikan semua pimpinan KPK menjadi tersangka sehingga pimpinan KPK diberhentikan dan digantikan dengan pimpinan baru yang nyata2 justru adalah orang2 mereka dan diantaranya merupakan orang yang anti KPK dan pendukung koruptor. Seperti Jokowi mengangkat Indriyanto Seno adji.
Indriyanto Seno Adji paling terkenal selalu menyerang dan anti KPK. Indryanto pernah mewakili koruptor kelas kakap untuk membatasi peran KPK dengan melakukan uji materi di MK. Di samping itu Indritanto selalu menjadi pembela/penasehat hukum para koruptor dan membelanya mati2an, seperti : pembela mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh yang korupsi 13.6 milyar, dia juga mejadi pembela Paul Sutopo, Heru Supratomo, Hendro Budianto yang merupakan penjahat2 perbangkan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam otoriitas keuangan.dan masih banyak para koruptor yang dijadikan sebagai penasehat hukum mereka.
Jadi sangat jelas bahwa negara ini oleh Jokowi dan Mega serta PDIP menjadikan lembaga hukum dipimpin oleh orang2 bermasalah, para pendukung koruptor.
Rekan2 sekalian……jangan berharap banyak kepada KPK dalam pemberantasan korupsi. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi rekan2 sekalian. Saya hanya berharap agar rekan2 sekalian jangan sampai tertipu oleh muka manis, tutur kata halus, indah dan pintar, serta penampilan lugu padahal hati mereka busuk, sadis dan kejam seperti iblis.
Dan pada akhirnya kalaulah rekan2 sekalian tidak setuju atau tidak menginginkan saya selalu membuat status di sini saya minta maaf karena saya hanya bertujuan agar kita semua tidak gampang di tipu dan dibohongi oleh para penguasa yang bukannya melindungi rakyat tapi justru menindasnya.
Salam Merdeka !
Joki Prasetyo