Lagi, Jokowi Gagal Obral Kursi Menteri ke KMP

Tidak ada makan siang gratis. Tampaknya pribahasa itu berlaku di mana saja, termasuk di ranah politik yang abu - abu.

Awal pemerintahan Jokowi dulu pasca di lantik - 20 Okt 2014 - sudah pernah menawari kursi menteri kepada kubu opisisi Koalisi Merah Putih (KMP). Namun dengan cara elegan, KMP melalui para ideolog-nya menolak tawaran "petugas partai" tersebut.

Kini, beredar kabar Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dan - lagi - obral kursi menteri kepada KMP. Uniknya, KMP pun menolaknya, lagi.

"Cuma dengan tegas Pak Ical (Golkar), Pak Prabowo (Gerindra), Pak Anis Matta (PKS) menolak untuk masuk di kabinet. Karena kita sudah menegaskan mendukung pemerintah tetapi di luar sebagai penyeimbang," tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo seperti di lansir Inilah.

Tentu saja sikap KMP ini memang patut di apresiasi, karena untuk membangun Indonesia jadi lebih baik, tidak harus mesti berada di pemerintahan. Fungsi kontrol di luar pemerintahan juga sangat di butuhkan posisinya dalam proses transisi demokrasi Indonesia.

Dan, hal ini sekaligus mempertegas, bahwa tuduhan para tukang fitnah yang sebut Prabowo rakus jabatan salah besar. Tapi sudahlah, hal itu memag tidak penting untuk di perdebatkan lagi. Yang penting dan jadi pertanyaan adalah mengapa Jokowi harus membujuk KMP masuk kabinet Kerja?

"Memang Jokowi berusaha merangkul KMP dalam memperkuat posisinya, mungkin saja dalam menghadapi partai pendukungnya terkait polemik KPK-Polri," kata Bambang, kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Ya, ternyata betul. Jokowi hanya ingin perkuat kekuasaannya saja. Bukan ketulusan hati Jokowi. Kursi menteri yang di tawarkan ke KMP bukanlah "makan siang gratis". Dan Isu yang berkembang saat ini, Jokowi dan partai pendukungnya sedang tidak harmonis. Kok bisa? Tapi dulu slogan kampanye Pilpres-nya "koalisi tanpa syarat". Lha sekarang? He he.. aksi tipu - tipunya terbongkar dengan sendirinya.

Singkatnya, Jokowi si pengusaha mebel yang - mungkin - biasa dengan mudah jual kursi harus mengalami kesulitan jual dan obral kursi menteri. Apa tidak di ajari Megawati, ya? [pknews]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog