Skip to main content

[Munas PKS] Anis Matta Baru Setengah Jalan, Masih Bisa Lanjut...


Tradisi satu periode menjabat sebagai presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tetap ber­laku pada musyawarah nasional (munas) tahun ini. Kendati begitu, di dalam anggaran dasar-anggaran rumah tangga (AD/ART) PKS tidak larangan bagi kader untuk menjadi presiden lebih dari 1 periode.

Ketua DPP PKS, Indra men­gakui, selama berdiri PKS tidak pernah memiliki presiden menja­bat selama dua periode. Kendati begitu, kata dia, tidak ada yang salah dan dilanggar oleh kader untuk ditugasi menjadi presiden lebih dari 1 periode.

"Intinya memang belum per­nah ada presiden di PKS yang menjabat selama lebih dari 1 periode. Mulai dari Pak Nur Mahmudi, Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring hingga Luthfi Hasan Ishaq, semua 1 periode," ujarnya saat dihubungi kemarin.

Lantas bagaimana dengan Anis Matta? Bekas anggota Komisi II DPR ini mengatakan, Anis Matta berbeda dengan presiden sebelumnya. Anis Matta menjadi presiden PKS, karena meng­gantikan Luthfi Hasan yang mengundurkan diri.

"Jadi bisa disebut, Pak Anis ini belum satu periode tapi setengah perjalanan. Sehingga tidak masalah bila kemudian dicalonkan kembali," tuturnya.

Lagipula, sejauh persiapan mu­nas, nama Anis Matta masih paling banyak diinginkan kader dari akar rumput untuk kembali memimpin partai ke depan. Mengingat sepak terjang Anis selama menjadi presiden, dianggap telah berha­sil membawa partai keluar dari badai prahara akibat kasus yang menimpa Luthfi Hasan.

"Jadi saya pribadi berpenda­pat, masih sangat dimungkinkan nama Pak Anis Matta akan tetap keluar sebagai calon presiden yang akan dipilih dalam pemilu raya di munas nanti," tegasnya.

Apalagi mencari sosok pemimpin di PKS itu, kata dia, tidak gampang seperti yang terjadi di partai lain. Para kader PKS, kata dia, tidak pernah berambisi dan berlomba-lomba untuk mengisi jabatan penting.

"Bicara kapasitas dan kemam­puan, saya pikir banyak sekali kader yang pantas untuk jadi pemimpin. Hanya masalahnya, kita sebagai kader tidak pernah diajarkan untuk ambisi terhadap jabatan. Bagi kami jabatan itu amanah yang tanggungjawabnya sangat berat," bebernya.

Terkait persiapan munas, Indra menuturkan, bila saat ini di setiap daerah sedang persiapan untuk menggelar pemilu raya memilih anggota majelis syuro yang berjumlah 99 orang. Setelah terbentuk majelis syuro itulah, barulah partai akan melanjutkan dengan menggelar munas untuk memilih presiden.

Dukungan terhadap Anis Matta sebelumnya juga sempat dilon­tarkan oleh politisi senior PKS Hidayat Nurwahid dan Jazuli Juwaini. "Masih terlalu dini siapa yang dijagokan menjadi Presiden PKS ke depan. Tapi jika Pak Anis terpilih lagi ya itu layak," kata Hidayat Nurwahid. [rmol]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...