Skip to main content

Dana Talangan 4 Miliar bantu Lion Air Penuh Kejanggalan

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai tindakan PT Angkasa Pura II (Persero) memberikan dana talangan  pembayaran kembali (refund) tiket penumpang Maskapai Lion Air di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tidak memiliki dasar hukum dan janggal.

Kejanggalan itu menurut Said adalah ketika PT AP II (persero) menyatakan menyiapkan Rp 4 miliar untuk pembayaran refund tiket. Ternyata, dana yang dipakai hanya Rp 526.893.500.

Ia mengaku sangat kaget ketika AP II memiliki uang tunai Rp 4 miliar. Satu hal yang juga menjadi pertanyaannya kenapa AP II bisa sedia menyiapkan dana segar sebesar itu dan siapa yang mengeluarkannya. Padahal, kata dia, perusahaan sebesar Lion Air sebenarnya pasti memiliki uang yang banyak di bank.

Berdasarkan pengalamannya, meskipun insiden itu terjadi di hari libur, pihak bank masih bisa mencairkan uang dalam jangka waktu 1x24 jam, apalagi untuk nasabah yang memiliki rekening dalam jumlah besar. Keanehan lainnya adalah PT AP II yang membayar refund tiket langsung ke penumpang.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN itu mempertanyakan darimana AP II tahu itu benar penumpang pesawat Lion Air, padahal di tiket penumpang (boarding pass) tidak tertera harga tiket.  “Kenapa tidak diberikan ke pihak Lion saja karena mereka yang memiliki data-data lengkap penumpang plus harga tiket pesawat kan berbeda-beda. Ini semakin janggal,” katanya seperti di lansir laman Rol.

Dan ternyata tidak sampai di situ saja, masih dari laman Rol, Said Didu mengatakan ketika AP II mengklaim bahwa pencairan dilakukan dengan alasan darurat, Said menegaskan bahwa yang boleh menetapkan keadaan demikian adalah pemerintah dan bukan pihak lain.“Tindakan itu bisa menjadi preseden BUMN dan berbahaya. Sebab, direksi dengan mudahnya menyatakan keadaan darurat dan penyelamatan aset, sehingga melanggar aturan mengeluarkan uang,” ujarnya.

Sehingga, di kemudian hari, direksi BUMN bisa mengeluarkan uang karena dengan alasan darurat dan menyelamatkan aset. Artinya, kata dia, ada pihak-pihak tertentu yang bisa menekan BUMN.

Padahal, dalam hal ini AP II juga dirugikan dan asetnya juga dirusak, tetapi anehnya AP II malah memberikan dana talangan. Ia mencontohkan, ketika buruh atau karyawan pembangkit listrik berdemonstrasi dan merusak fasilitas pembangkit listrik, namun PT PLN (Persero) yang justru memberikan ganti rugi ke demonstran itu. [sal]

Popular posts from this blog

Heboh, Foto Oknum Polisi Diduga Sedang Bagi Uang Hasil "Petak Umpet"

Foto dua orang oknum anggota polisi sibuk menghitung uang membuat heboh situs media sosial Facebook. Foto yang diposting pemilik akun Facebook Adm Motivasi itu ditautkan ke akun fanpage JOKOWI PRESIDEN KU dengan judul "Ayo Lagi Ngapain?" ini ternyata mendapat respon dari netizen lainnya. Foto hasil jepretan sembunyi-sembunyi (hidden camera) memperlihatkan dua orang polisi seperti memegang berlembar-lembar kertas warna merah seperti bentuk uang Rp 100 ribu. Tentunya berbagai komentar positif dan komentar negatif. Hingga kini foto tersebut mendapat 606 komentar serta like 1.288 orang. Berikut komentar di akun facebook: Harry Setiawan Rph: Kalau yg begini mah bkn fitnah. Hampir rata2 pengguna jalan raya mengalami,kalau yg namanya ketemu yg begini (POLISI). M Ridone: Ada ada saja tapi lucu..kan gk tau itu dwit apa berpikir positip sajalah. etiawan Jayadireja: Yang pasti takut ketahuan istrinya, di umpetin dikit? Ronymeong Rony: itung itung balikin modal dulu bro...

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4

Awasi! Putri Indonesia 2015 "Ber-Palu Arit", PKI Sebarkan Racun Komunis di Kalangan Muda

Foto konyol Putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri yang berpose memakai kaos bergambar simbol komunis ‘Palu Arit’, mengindikasikan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang menyebarkan ideologinya kepada kalangan anak muda. Pendapat itu disampaikan Pimpinan Taruna Muslim, Alfian Tanjung, kepada intelijen (23/02). “Saat ini komunis Indonesia sedang menyebarkan ideologi di kalangan anak muda. Putri Indonesia 2015 bisa menjadi simbol untuk menarik kalangan muda,” tegas Alfian Tanjung. Kata Alfian, PKI sudah menyusupkan beberapa kadernya di partai politik. “Lihat saja kader mereka yang ada di partai politik dan DPR. Di PDIP ada Ribka Tjiptaning yang bangga menjadi anak PKI. Padahal PKI itu organisasi yang dilarang di Indonesia,” papar Alfian. Alfian mengingatkan, dalam kondisi bangsa Indonesia yang tidak jelas seperti ini, komunis sangat mudah masuk di kalangan generasi muda maupun rakyat. “Komunis itu pandai mempengaruhi orang. Jargon-jargon menguasai tanah milik negara,