Biadab, Mesir Berniat Pakai Senjata Mesin Otomatis Bantai Aksi Unjuk Rasa

Tampaknya pemerintah "ilegal" Mesir benar - benar ingin mematikan demokrasi di negaranya sendiri. Demonstrasi (unjuk rasa) yang sejatinya adalah produk dari demokrasi seharusnya mendapat perlindungan, tapi malah di bungkam. Apatah lagi, upaya pembungkaman itu menggunakan senjata. Mana suara Amerika yang katanya "Bapak Demokrasi"?

Hasil pantauan Pekanews yang dikutip dari laman Inilah, bahwa Pemerintah Mesir ternyata berniat menggunakan senjata otomatis untuk membungkam para demonstran.

Hal itu terbukti dalam rekaman suara Menteri Dalam Negeri Mesir, Mohammad Ibrahim yang dibocorkan Al Jazeera Selasa (24/2/2015). "Semuanya boleh digunakan oleh hukum Mesir. Kalian paham dan kalian belajar hukum," bunyi Mohammad Ibrahim dalam rekaman itu. "Jangan ragu sedikitpun. Mulai air hingga senjata mesin boleh dipakai," kata Ibrahim.

Menurut Al Jazeera, rekaman itu berasal dari pembicaraan intern di kementerian dalam negeri, menjelang aksi demonstrasi massal yang dilancarkan kelompok Islam, November 2014. "Saya harus tangani mereka, bubarkan dan tangkap mereka. Jangan tunggu menunggu 100 menjadi 1.000 atau 2.000 atau 3.000, kita bakal tak mampu," tutur Ibrahim.

Saat dikonfirmasi, sebuah sumber di Departemen Dalam Negeri Mesir membantah isi rekaman tersebut. Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi menyetujui langkah-langkah pengamanan baru yang makin diperluas.

Kini negara memiliki kekuasaan untuk melarang kelompok yang dianggap mengancam persatuan nasional dan mengganggu kelancaran lalu lintas dan transportasi umum. Kementerian Solidaritas Sosial Mesir telah membubarkan 169 badan nirlaba yang berkaitan dengan kelompo Ikhwanul Muslimin. [sal]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog